BBM Nonsubsidi Naik, Puan Tuntut Penjelasan Tegak Sekarang

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai naik sejak Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan BP. Produk yang kenaikan harganya berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dari Pertamina, serta BP Ultimate Diesel dari BP.

Beberapa produk bahan bakar baru saja tembus batas Rp 20 ribu per liter lebih. Kenaikan ini membuat konsumen harus menanggung biaya tambahan setiap kali mengisi tangki.

Ketua DPR Puan Maharani menuntut penjelasan dari pemerintah. Ia meminta klarifikasi mengenai alasan kenaikan harga dan berapa lama kenaikan tersebut akan berlangsung. Puan juga menegaskan perlunya kepastian bagi publik.

“Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM, dengan adanya kenaikan harga bensin nonsubsidi, tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan, kenapa harga tersebut naik? Dan sampai kapan? Dan apakah harga tersebut akan terus naik atau tidak? Dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala,” ungkap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21 April 2026).

Puan menambahkan bahwa DPR meminta pemerintah untuk memitigasi dampak perang AS terhadap harga BBM di Indonesia. Perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran masih sulit ditebak kapan akan berakhir.

“Jadi memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan-kemungkinan, yang akan terjadi. Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi, apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau setop,” pungkasnya.

Di kesempatan terpisah, Puan mengatakan dampak perang ini mulai dirasakan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa harga bahan minyak melemahkan nilai tukar rupiah, mengerek harga plastik, hingga mengganggu investasi.

“Puan mengatakan, perang yang terjadi jauh dari Indonesia tetapi berdampak terhadap perekonomian nasional. Tak hanya harga dan stabilitas ekonomi, ia juga menyebut dampak perang juga turut menggegurus daya beli masyarakat.”

Ia menilai otoritas moneter dan fiskal harus mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional tetap stabil. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal juga diharapkan dapat menguatkan perekonomian rakyat.

“Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ungkap Puan dalam pidatonya di agenda Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21 April).

Secara keseluruhan, kenaikan harga BBM nonsubsidi menimbulkan tekanan pada konsumen dan menambah ketidakpastian ekonomi. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang jelas dan kebijakan yang dapat menstabilkan harga serta memitigasi dampak geopolitik yang belum pasti.