Dedi Mulyadi Tegaskan Fokus Pembangunan, Bukan Ganti Nama

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan pendiriannya soal rencana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Menurutnya, ide tersebut bukanlah prioritas utama pemerintah daerah saat ini. Pemprov Jabar, kata Dedi, lebih memilih berkonsentrasi pada berbagai persoalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Perhatian pemerintah saat ini, jelas Dedi, lebih diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penanganan masalah stunting. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Baginya, ketiga sektor ini jauh lebih mendesak untuk segera ditangani daripada membahas soal penggantian nama provinsi.

"Kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur, kita ingin jalan terkoneksi sampai desa. Dan kita sudah terlihat, infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya," kata Dedi pada Rabu, 15 Juli 2026.

Selain urusan jalan, Pemprov Jabar juga sedang mematangkan strategi baru untuk menekan angka stunting. Caranya, dengan melakukan intervensi sejak masa kehamilan. Dedi mengungkapkan, ibu hamil yang terindikasi berisiko mengalami kekurangan gizi akan langsung mendapatkan pendampingan medis dari tenaga kesehatan.

"Kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep, saya tadi sudah tanya Kadis Kesehatan untuk membuat sebuah perencanaan kerja potensi ibu stunting itu ditangani sejak kehamilan. Ini fokus Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Pola penanganannya, menurut Dedi, bidan yang memeriksa ibu hamil dan melihat potensi kekurangan gizi bisa langsung menuliskan resep. Resep itu akan mencakup kebutuhan ibu selama sembilan bulan kehamilan. Mulai dari kebutuhan vitamin, nutrisi, makanan, hingga susu.

"Karena ditangani sejak kehamilan, maka orang yang mengalami kehamilan dan berpotensi kekurangan gizi ketika sedang hamil, itu yang segera akan kita tangani. Polanya adalah nanti bidan yang memeriksa bahwa ini berpotensi hamil bisa langsung nulis resep. Resepnya kebutuhan selama 9 bulan. Nanti kebutuhan vitaminnya apa, nutrisinya apa, makanannya apa, susunya apa, ini akan menjadi fokus kita ke depan," jelasnya.

Dedi menilai langkah ini lebih efektif. Sebab, menangani stunting setelah anak lahir jauh lebih sulit. Masalah stunting bukan hanya soal kurangnya asupan gizi. Anak-anak yang sudah lahir juga sulit menyerap gizi dan protein.

"Sehingga karena penanganan stunting ketika sudah dilahirkan itu sangat berat, karena problem stunting itu bukan persoalan hanya kekurangan asupan gizi, tetapi anak-anak itu sulit menyerap gizi dan protein ketika sudah terlahir," katanya.

Di sektor pendidikan, Dedi menyebut pelaksanaan penerimaan siswa baru di Jawa Barat berjalan relatif baik. Pemerintah juga sudah menyiapkan skema bagi siswa yang bersekolah di swasta. Ada dua pilihan yang disediakan: jalur subsidi dan jalur berbayar.

"Kemudian pendidikan. Kita sudah melihat hari ini tren penerimaan siswa baru di Jawa Barat relatif baik. Anak-anak sudah bisa sekolah, baik yang di sekolah negeri maupun yang direkomendasikan di sekolah swasta," ujarnya.

"Di sekolah swasta itu ada variabel dua pilihan, ada orang tua yang memilih jalur subsidi, yaitu jalur yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, ada juga yang memilih jalur berbayar bagi orang tua yang mampu. Dan ini sudah berjalan dan kita sudah mulai hari ini masa penerimaan siswa baru," sambung Dedi.

Dengan segala prioritas yang ada, Dedi menegaskan bahwa usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat bukanlah agenda yang akan diprioritaskan pemerintahannya. "Ya fokus kita membangun, bukan mengganti nama," tegas Dedi.

Pernyataan ini memperjelas arah kebijakan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. Alih-alih terjebak dalam perdebatan soal identitas kultural yang diwakili oleh nama "Sunda", pemerintah memilih untuk bekerja pada isu-isu yang lebih konkret dan terukur. Infrastruktur, kesehatan ibu dan anak, serta akses pendidikan menjadi fokus utama karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jawa Barat.