DPR Dorong Magang Nasional untuk Lulusan SMA/SMK

Sebuah usulan untuk memperluas Program Magang Nasional hingga mencakup lulusan SMA dan SMK muncul dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Gagasan ini dianggap penting agar manfaat program bisa menjangkau lebih banyak kalangan, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses terbatas ke dunia industri.

Saat ini, Program Magang Nasional hanya terbuka bagi lulusan baru jenjang diploma dan sarjana. Peserta program ini mendapatkan uang saku yang besarnya setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama, yang juga dikenal sebagai Uya Kuya, menyampaikan pertanyaan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan. Ia menanyakan bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program magang ini bisa dirasakan oleh seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia. Termasuk di daerah-daerah yang aksesnya ke dunia industri masih terbatas. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa, 07 Juli 2026.

Menanggapi hal itu, Yassierli mengatakan pihaknya perlu mempelajari ketentuan yang berlaku terlebih dahulu. Jika memungkinkan, perluasan peserta Program Magang Nasional untuk lulusan SMA dan SMK akan dipertimbangkan. Rencananya, perubahan itu baru akan diterapkan mulai angkatan ketiga program tersebut.

Saat ini, program magang nasional tengah bersiap memasuki angkatan kedua. "Mungkin angkatan ketiga nanti, kita akan lihat apakah ini juga bisa kita perluas untuk mereka yang lulusan SMA dan SMK, untuk magang," ujar Yassierli.

Yassierli menjelaskan bahwa kebutuhan lulusan SMA dan SMK berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, lulusan sekolah menengah lebih membutuhkan sertifikasi keterampilan. Sementara itu, lulusan diploma dan sarjana lebih memerlukan pengalaman langsung atau eksposur di lingkungan kerja.

"Walaupun di paparan kami kita sudah sampaikan, itu dua tipologi yang berbeda. Saat ini kami melihat adik-adik kita lulusan SMA dan SMK itu yang dibutuhkan sertifikasi. Untuk lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan itu adalah exposure tempat kerja," terang Yassierli.

Ia menambahkan, masukan dari DPR soal perluasan program ini akan menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengkaji peluang agar lulusan SMA dan SMK, khususnya di daerah, bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut. "Itu asumsi kami saat ini. Tapi, tadi ketika ada masukan untuk kita juga memperhatikan mereka SMA dan SMK yang di daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama, nanti kami akan kaji," tutur Yassierli.

Usulan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kelompok lulusan sekolah menengah yang selama ini belum tercakup dalam program magang berskala nasional. Pemerintah sendiri mengakui adanya perbedaan kebutuhan antara lulusan SMA/SMK dengan lulusan perguruan tinggi, sehingga perluasan program tidak bisa dilakukan secara instan tanpa kajian lebih lanjut.