DPR Soroti Kesiapan Mitigasi Kemenpar di Krisis Timur

Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti kesiapan mitigasi Kementerian Pariwisata dalam menghadapi dampak situasi global terhadap sektor pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, pun memberikan tanggapan atas hal tersebut.

Rapat di kompleks parlemen Senayan pada hari Rabu, 1 April 2026, dipimpin oleh Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII. Ia menegaskan pentingnya langkah antisipatif mengingat dinamika global, khususnya konflik di Timur Tengah. Saleh mencontohkan negara besar seperti India yang turut terdampak, sehingga berpotensi mempengaruhi pergerakan wisatawan ke Indonesia.

“Negara-negara yang selama ini ya dianggap sangat kuat karena jumlah penduduknya besar seperti India, tetapi mereka juga sebetulnya melakukan langkah-langkah yang diperlukan ya dalam rangka mengantisipasi itu,” kata Saleh.

Ia menekankan bahwa perhatian harus diberikan kepada negara-negara di Timur Tengah, karena wisatawan dari kawasan tersebut kerap menjadi kontributor besar bagi pariwisata Indonesia. “Mereka sangat banyak berkunjung ke Indonesia. Nah, apabila situasi geopolitik di timur tengah tidak selesai, maka dikhawatirkan mereka nanti juga akan terkendala,” ujarnya.

Untuk itu, Saleh menginginkan penjelasan lebih mendalam mengenai progresivitas capaian-capaian dan program-program yang akan dilakukan Kemenpar pada 2026. Ia menegaskan bahwa Kemenpar perlu menyampaikan solusi konkret untuk menghadapi situasi tersebut. “Kami juga ingin mendengar mungkin kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi agar tingkat kunjungan wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia tidak berkurang,” tambahnya.

Pariwisata global sedang menghadapi tekanan akibat perang di wilayah Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran dari 28 Februari 2026 hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional yang mencakup Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat.

Situasi tersebut berdampak langsung pada penerbangan internasional ke sejumlah bandara di Indonesia. Di antaranya, terjadi pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan, yang diperkirakan menyebabkan hilangnya peluang kunjungan sekitar 60 ribu wisatawan ke Indonesia.

Tekanan terhadap sektor pariwisata juga datang dari kenaikan harga energi global akibat perang. Kenaikan harga energi memicu peningkatan biaya transportasi, termasuk tarif pelayanan transportasi lintas negara.

Tahun ini, Kemenpar mematok target 16 juta sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana merespons dengan menyampaikan bahwa Kemenpar telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi dampak dinamika kondisi geopolitik global terhadap pariwisata nasional.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun, kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” kata Widiyanti dalam siaran pers Kemenpar.

Di tengah tekanan global, ia menekankan perlunya adaptasi. “Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” tambahnya.

Untuk mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara, Kemenpar berupaya mengalihkan fokus ke kawasan seperti Asia Tenggara dan Asia Timur serta meningkatkan kampanye dan promosi pariwisata di tingkat internasional. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai dengan rute langsung ke Eropa dan Amerika serta mendorong penyelenggaraan acara-acara di wilayah perbatasan.

Saat menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII, Widiyanti menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kinerja sektor pariwisata nasional. Menurutnya, program prioritas Kemenpar pada 2026 diarahkan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Kemenpar merencanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, dan pemetaan kawasan wisata rawan bencana dalam upaya meningkatkan keselamatan berwisata.

Selain itu, Kemenpar berupaya mengembangkan lebih dari 6.200 desa wisata melalui program pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata. Pemerintah juga melanjutkan pelaksanaan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0 yang dimulai sejak tahun 2025.

Widiyanti menyampaikan bahwa upaya pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Pariwisata Indonesia menghadapi tantangan besar akibat konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi. Kemenpar telah menyiapkan strategi mitigasi dan rencana kerja 2026 yang menitikberatkan pada diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan peningkatan keselamatan. Dukungan lintas kementerian dan kolaborasi dengan maskapai menjadi kunci untuk menjaga aliran wisatawan mancanegara tetap stabil.