Jawa Timur Terapkan WFH Setiap Rabu: Hemat BBM Produktif

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) dan akan diberlakukan mulai April 2026.

“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu 25 Maret 2026.

Walaupun demikian, Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH bukanlah bentuk pelonggaran kerja. Ia menekankan bahwa mekanisme kerja fleksibel ini tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN. “Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas ASN. “WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami atau istri hingga anggota keluarga lain bisa turut men-support sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” terangnya.

Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dianggap paling ideal dalam menjaga ritme kerja sekaligus menghindari potensi peningkatan konsumsi BBM. Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM serta energi lebih efisien. “Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan l8bur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan Long Weekend,” sebutnya.

Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan tetap berjalan 100 persen, dengan pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kehadiran dan kinerja ASN. “Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya momentum Idul Fitri sebagai titik awal baru. “Hari ini bukan sekadar hari pertama kita kembali bekerja, tetapi menjadi momentum reset semangat, memperkuat soliditas dan solidaritas serta komitmen kita sebagai ASN,” ungkapnya. Menurut Khofifah, nilai-nilai yang dilatih selama bulan Ramadan, seperti disiplin, kejujuran, dan keikhlasan, harus tercermin dalam kinerja ASN pasca Lebaran.

Seluruh jajaran ASN diharapkan kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan. “Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.

Gubernur menegaskan bahwa ASN Jawa Timur harus hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat merasa aman, terlayani, dan diperhatikan oleh negara. “Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca-libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan dalam satu minggu ke depan seluruh layanan publik telah kembali berjalan 100 persen normal, responsif, dan tanpa back‑log pelayanan. “Semoga momentum Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat baru dalam pengabdian kita kepada masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Dengan kebijakan WFH ini, pemerintah berharap dapat menurunkan konsumsi BBM, menjaga produktivitas ASN, dan tetap menjaga kualitas layanan publik. Masyarakat diharapkan memahami bahwa fleksibilitas kerja ini bukan berarti pengurangan tanggung jawab, melainkan upaya untuk beradaptasi dengan kebutuhan efisiensi energi dan keberlanjutan.