Kapal Kayu, Satu-satunya Andalan Logistik Warga Nusa Penida

Warga di tiga pulau di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, masih bergantung pada kapal kayu tradisional untuk mengangkut barang. Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan menjadi wilayah yang terdampak. Kapal besar jenis Roll-on/Roll-off (Ro-ro) yang biasanya berangkat dari Pelabuhan Padangbai, Karangasem, jumlahnya sangat terbatas. Kapal Ro-ro itu pun hanya melayani rute ke Pulau Nusa Penida. Akibatnya, warga di Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan terpaksa menggunakan kapal kayu tradisional untuk mengangkut logistik, termasuk truk.

Biaya yang harus dikeluarkan warga cukup besar. Untuk menyeberangkan satu truk dari Pulau Bali ke Pulau Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan, ongkosnya bisa mencapai Rp 7 juta. Pemandangan perahu kayu yang dipenuhi muatan sudah menjadi hal biasa di pelabuhan rakyat seperti Pelabuhan Tribuana, Pelabuhan Banjar Bias, dan Angkal. Perahu kayu berukuran sedang ini menjadi tulang punggung jalur logistik tradisional warga. Kapasitas angkut kapal kayu itu bisa mencapai 15 ton untuk menyuplai kebutuhan sembako, material bangunan, hingga kendaraan roda dua dan roda empat ke Kecamatan Nusa Penida.

Ardimas, Koordinator Buruh Angkut Barang di pelabuhan rakyat pesisir Pantai Kusamba, mengatakan pengangkutan material bangunan hampir setiap hari terjadi. Namun, untuk kendaraan seperti truk, frekuensinya lebih jarang. "Karena resikonya besar," kata Ardimas pada Rabu, 15 Juli 2026. Proses menaikkan truk engkel ke atas kapal kayu pun penuh drama. Puluhan buruh harus menyiapkan jembatan penghubung dari papan kayu yang harus dilalui truk di tengah guyuran ombak. Karakteristik ombak di Pantai Kusamba terkenal besar dan menantang. Sedikit saja kesalahan, kendaraan bisa tercebur atau kapal bisa terbalik.

Operasional perahu kayu ini sangat bergantung pada cuaca. Berbeda dengan kapal penyeberangan modern yang lebih tangguh, perahu kayu tradisional sangat rentan terhadap gelombang tinggi. Ardimas menjelaskan bahwa risiko besar itulah yang membuat ongkos menaikkan truk mencapai Rp 7 juta. Jika terjadi kesalahan, seperti truk terjatuh saat dinaikkan, kerugian akan ditanggung para buruh. "Kalau truknya saja Rp 1 juta. Kalau berisi, tergantung berat isinya. Kalau yang ini, generator ongkosnya Rp 7 juta. Kalau terjadi apa-apa kita yang tanggung kerugian. Jadi sangat beresiko," papar Ardimas.

Ardimas menerangkan bahwa jumlah barang yang dikirim ke Nusa Lembongan saat ini mengalami penurunan. Hal itu biasanya karena aktivitas pembangunan tidak banyak. "Kalau pembangunan ramai, ya ramai juga pengiriman," ucapnya. Pemerintah Kabupaten Klungkung sejatinya telah turun tangan untuk menjawab permasalahan pengiriman logistik ke tiga pulau di Kecamatan Nusa Penida. Bupati Klungkung, I Made Satria, tengah berupaya membangun Pelabuhan Pesinggahan guna memperbanyak lalu lintas Kapal Ro-ro ke Kecamatan Nusa Penida.

Demi mempercepat realisasi proyek strategis tersebut, Bupati Klungkung, I Made Satria, sampai 'turun gunung' menyambangi kantor Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026. Kedatangan orang nomor satu di Klungkung ini diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub, Capt Sahattua P Simatupang. "Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Klungkung. Baik untuk mendukung konektivitas antar-pulau, pariwisata hingga kelancaran kegiatan keagamaan dan ekonomi setempat," kata Made Satria.

Satria menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan otoritas keselamatan pelayaran nasional ini sangat krusial. Ia tidak ingin proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat dan pariwisata Bali ini tersandung masalah regulasi di kemudian hari. "Oleh karena itu, kami ingin memastikan semua aspek teknis dan legalitas keselamatan pelayaran dikonsultasikan sejak dini agar proyek ini berjalan lancar tanpa kendala regulasi," imbuh Satria. Inisiatif Pemkab Klungkung ini pun mendapat lampu hijau dari pusat. Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub, Capt Sahattua P Simatupang, berkomitmen untuk mengawal proyek Pelabuhan Pesinggahan dari sisi regulasi keselamatan maritim.

Mahkamah Pelayaran Kemenhub siap memberikan masukan, telaah, hingga asistensi teknis yang diperlukan agar Pelabuhan Pesinggahan memenuhi standar keselamatan pelayaran daerah, nasional, sampai internasional. Melalui koordinasi ini, progres fisik Pelabuhan Pesinggahan diharapkan bisa segera digarap demi mendongkrak roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serombotan.

Warga di tiga pulau Nusa Penida masih menghadapi tantangan besar dalam transportasi laut. Ketergantungan pada kapal kayu tradisional membawa risiko tinggi, baik dari segi keselamatan maupun biaya. Pemerintah daerah berupaya membangun Pelabuhan Pesinggahan untuk menyediakan alternatif yang lebih aman dan efisien, namun realisasinya masih membutuhkan koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat.