Kemdikbud Tutup Prodi Tidak Relevan untuk Ekonomi

Kemdiktisaintek telah mengumumkan rencana menutup sejumlah program studi yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan. Rencana ini akan dilaksanakan dalam waktu singkat, menandai langkah serius untuk menyesuaikan kurikulum dengan realitas pasar kerja.

Dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, yang berlangsung pada 23 April 2026, Badri Munir Sukoco, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, menegaskan pentingnya kerjasama lintas perguruan tinggi. Ia berkata, “Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman‑teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” sambil menekankan harapannya agar rektor perguruan tinggi bersedia memilah dan memilih program yang akan ditutup.

Ia menambahkan, “Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi‑prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya,” menandakan bahwa proses penutupan akan cepat dan terarah.

Badri juga menyoroti masalah oversupply lulusan di bidang kependidikan. Menurut statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial mendominasi sekitar 60% dari total program, sementara porsi terbesar berasal dari prodi kependidikan/keguruan. Ia mengungkapkan, “Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” sementara kebutuhan pasar hanya sekitar 20 ribu. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan permintaan tenaga kerja.

Ia juga menyinggung strategi market‑driven yang diadopsi perguruan tinggi saat ini. “Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” jelas Badri, menyoroti potensi ketidaksesuaian standar internasional dan kebutuhan lokal.

Menutup pembicaraannya, Badri menegaskan bahwa meski bonus demografi sering dipuji, pendidikan tinggi belum diselaraskan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Ia menyatakan, “Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana‑mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” menandakan perlunya penyesuaian strategi pendidikan.

Kesimpulannya, rencana penutupan program studi menandai langkah konkret untuk menyesuaikan kurikulum dengan permintaan pasar, mengurangi oversupply, dan memfokuskan sumber daya pada bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.