Kemenhut Batasi Kunjungan Komodo, Evaluasi Berkala

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menetapkan batasan jumlah kunjungan ke Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi lingkungan.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara ekologi kawasan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Ia menyatakan, “Kami sepakat bahwa prinsipnya harus ada pembatasan demi keseimbangan ekologis. Namun, kami akan terus melakukan kajian kontinu dan evaluasi secara berkala.”

Rohmat menambahkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana (sapras) di Pulau Padar akan diikuti dengan pengaturan jalur trekking dan dermaga in-out. Ia mengatakan, “Seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana (sapras) yang akan kami lakukan di Pulau Padar tahun ini, seperti pengaturan jalur trekking dan dermaga in-out maka penambahan kuota akan sangat mungkin dipertimbangkan.”

Kuota wisatawan saat ini ditetapkan sebesar 365.000 orang per tahun. Rohmat menegaskan bahwa angka tersebut bersifat dinamis, mengikuti perkembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ia juga mengumumkan bahwa Kemenhut, melalui Balai Taman Nasional Komodo, sedang menyiapkan strategi pemerataan kunjungan agar tidak terjadi penumpukan hanya di satu titik.

“Kami akan libatkan perwakilan asosiasi untuk melakukan kajian bersama. Kita juga mendorong pengembangan konservasi eksitu Komodo di luar taman nasional, seperti di daratan Flores, Pulau Longos, hingga Golomori, sebagai destinasi alternatif bagi wisatawan.”

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (dikenal Titiek Soeharto), mengapresiasi semangat perlindungan kawasan yang dilakukan Kemenhut. Ia menilai pembatasan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan pelaku usaha. Ia menegaskan, “Spirit kebijakan ini sudah benar untuk menjaga ekosistem dan keindahan tempat ini demi jangka panjang. Namun, kami menginginkan agar transisinya dilakukan secara bertahap dan melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai wisatawan yang sudah datang jauh-jauh merasa kecewa.”

Perubahan ini menandai langkah konkret dalam upaya melestarikan habitat Komodo sekaligus memfasilitasi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan melibatkan asosiasi dan masyarakat lokal, Kemenhut berharap dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara pelestarian alam dan manfaat ekonomi bagi penduduk sekitar.