Menpar Siapkan Mooring 136 di Raja Ampat untuk Revalidasi UNESCO

Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung proses revalidasi UNESCO di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Fokus utama adalah penataan destinasi wisata agar tetap berkelanjutan.

Menpar, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan beberapa waktu lalu ia telah meninjau langsung ke Raja Ampat untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pelaku industri setempat. “Kita di sana melihat apa saja yang perlu diperbaiki, misalnya harus ada penghitungan daya dukung dari setiap destinasi untuk diving gitu, itu harus dihitung dan juga berapa jumlah kapal yang bisa untuk datang ke sana. Sehingga itu harus didata dulu oleh pemerintah daerah dan juga asosiasi,” ujar Menpar usai membuka Rakornas Pariwisata 2024 di Kantor Kementerian Pariwisata, Rabu (20 Mei 2026).

Menpar menyoroti kebutuhan akan perhitungan daya dukung untuk setiap destinasi diving. Data tersebut akan dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan asosiasi pelaut setempat agar jumlah kapal yang berlayar dapat dikendalikan.

Selanjutnya, Menpar menyampaikan rencana pemasangan mooring bouy (pelampung tambat) di kawasan Raja Ampat. Tujuannya menjaga keberlangsungan terumbu karang yang ada di sana, supaya tidak rusak dengan banyaknya kapal yang berlayar di kawasan indah tersebut. “Total jumlahnya ada 136 mooring buoys yang akan disebar di Raja Ampat sehingga itu untuk menjaga sustainability dari terumbu karang di sana. Karena sekarang itu banyak sekali kapal berlayar di sana untuk diving dan berwisata tapi jangkarnya di mana‑mana begitu, jadi kalau ada mooring buoys akan menambatkan kapalnya di situ sehingga tidak merusak terumbu karang,” jelas Menpar.

Menpar juga menekankan pentingnya penerapan pariwisata berkelanjutan di sektor akomodasi, termasuk hotel dan homestay yang ada di Raja Ampat. Karena keberlangsungan ekosistem pariwisata harus dilakukan secara menyeluruh dalam setiap lininya. “Ini perlu dikembangkan untuk pulau‑pulau yang lain. Nah jadi kita bekerja sama nanti memformulasikan bagaimana dan juga di sana isu sampah juga sudah mulai ada, harus juga untuk sampah laut kita harus tegas bahwa kapal tidak boleh membuang sampah di tengah laut dan juga daerah‑daerah sekitarnya,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah di Raja Ampat menjadi perhatian penting karena masih ditemukan sampah yang terbawa arus sungai hingga masuk ke laut. “Mungkin kita harus pasang jaring di muara sungai agar sampah‑sampah dari darat itu tidak masuk ke laut. Nah itu butuh effort yang luar biasa dan pasti biaya juga operasionalnya ya, jadi ini perlu dirumuskan bersama,” katanya.

Menpar menegaskan bahwa sampah merupakan isu nasional sekarang. “Ini karena sampah kan adalah isu nasional sekarang ya. Nah jadi kita mendata dan mudah‑mudahan ke depan kita bisa membangun pariwisata di Raja Ampat dan destinasi lain secara berkelanjutan gitu,” lengkap Menpar.

Sebagai informasi, pihak UNESCO direncanakan berkunjung ke Raja Ampat pada bulan Agustus mendatang untuk menilai ulang status Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark. (upd/ddn)

Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan menyeluruh pemerintah dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memajukan sektor pariwisata. Dengan perhitungan kapasitas, penempatan mooring, dan manajemen sampah, Raja Ampat berpotensi tetap menjadi contoh pariwisata berkelanjutan di Indonesia.