Mobil SPPG MBG Viral Tanpa Polisi, BGN Susah Identifikasi

Video yang beredar di media sosial menampilkan dua mobil SPPG yang seharusnya dipakai untuk program MBG di Nusa Tenggara Barat. Menurut rekaman, kendaraan tersebut terlihat menjemput penumpang di Bandara Internasional Lombok sebelum berkeliling ke Pantai Malimbu di Lombok Barat.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pihaknya sudah melakukan verifikasi lapangan. Namun, BGN belum dapat memperoleh nomor polisi kendaraan tersebut.

“Jadi mengambil gambarnya itu hanya SPPG-nya saja. Ada dua kejadia, kami sudah dua minggu mencari kejadian itu dan tidak ada nomor polisi yang tertera dalam video maupun gambar,” kata Dadan di Jakarta, 02 April 2026. Ia menambahkan, “Kalau ada nomor polisinya kan kami bisa tahu di mana itu ada.”

Kurangnya informasi nomor kendaraan membuat BGN belum dapat menentukan mobil mana yang terlibat. Dadan menjelaskan, “Kami belum bisa menentukan dari SPPG mana, karena hanya tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.”

Koordinator Regional SPPG BGN Nusa Tenggara Barat, Eko Prasetyo, mengaku telah menerima laporan terkait penggunaan mobil MBG yang tidak semestinya. “Sudah kami terima laporannya beberapa hari yang lalu. Sudah instruksikan di wilayah untuk melaporkan kejadian tersebut,” kata Eko, 31 March 2026.

Eko menyebut video viral itu telah disebarkan ke seluruh kepala SPPG di Pulau Lombok untuk mengidentifikasi kendaraan yang dimaksud. Namun, pemilik mobil belum diketahui karena nomor polisi tidak terlihat jelas dalam video.

Selain itu, mobil berwarna hitam yang diduga digunakan untuk berwisata ke Pantai Malimbu masih dalam proses penelusuran. “Jadi kami tegaskan sangat tidak boleh mobil SPPG dipakai kemanapun kecuali antar ompreng. Intinya tidak diperkenankan, kami sewa untuk distribusi MBG dan ambil ompreng kembali,” tegasnya.

Video tersebut juga menampilkan perubahan distribusi MBG menjadi 5 hari sekolah. Meskipun begitu, belum ada tindakan lebih lanjut karena kendala identifikasi kendaraan.

Kesimpulannya, tanpa nomor polisi, pihak BGN dan SPPG belum dapat menentukan kendaraan yang terlibat. Hal ini menandakan perlunya prosedur identifikasi yang lebih ketat agar program distribusi makanan gizi tetap berjalan sesuai aturan.