MPR RI Ulang Final LCC Kalbar, FSGI Menolak Lanjutan

MPR RI memutuskan untuk mengulang final LCC Empat Pilar Provinsi Kalimantan Barat setelah terungkap adanya ketidakcermatan juri. Keputusan ini bertujuan memperbaiki hasil yang dianggap tidak adil dan menegakkan integritas kompetisi. FSGI segera menanggapi langkah tersebut, menilai bahwa pengulangan lomba tidak perlu dan justru menimbulkan dampak negatif bagi peserta.

Pengulangan final akan dilaksanakan dengan juri independen dan pengawasan langsung dari pimpinan MPR RI. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan potensi kesalahan manusia dan menegaskan komitmen lembaga terhadap keadilan. Namun, Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI, mengkritik keputusan tersebut sebagai kebijakan yang kurang tepat.

“Ini sepintas merupakan kebijakan yang adil, padahal berpotensi kuat memunculkan pro dan kontra serta tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Retno Listyarti pada Kamis 14 Mei 2026. Ia menilai bahwa pengulangan lomba dapat mengabaikan hak dan kondisi psikologis peserta.

“Lomba tak perlu diulang, tapi MPR harus memastikan peristiwa ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” tambah Retno Listyarti. Ia menekankan bahwa fokus harus pada pencegahan, bukan pengulangan.

Menurut Fahriza Marta Tanjung, Ketua Umum FSGI, “Namun, jika diulang justru itu terkesan menyelamatkan MPR, namun kembali menjadikan anak-anak peserta lomba sebagai korban kebijakan yang mengabaikan hak dan psikologi anak.” Ia menilai bahwa pengulangan akan menambah beban emosional bagi peserta.

FSGI mengemukakan enam alasan mengapa final LCC Empat Pilar tidak perlu diulang. Alasan-alasan tersebut mencakup dampak pada kemenangan, keadilan peserta, persiapan ulang, biaya tambahan, hak sekolah, dan kebutuhan evaluasi.

• Kemenangan SMAN 1 Sambas Akan Dibatalkan
• Peserta LCC Tidak Bersalah
• Persiapan Ulang Harus Dilakukan
• Memakan Biaya Tambahan
• Sekolah Berhak Menolak Final Diulang
• Perlu Evaluasi

Alasan pertama menyoroti bahwa pengulangan akan memaksa pembatalan kemenangan SMAN 1 Sambas, yang sebenarnya tidak bersalah atas kesalahan juri. FSGI menegaskan, “Jangan karena kesalahan dewan juri, anak-anak ini menjadi korban.”

Alasan kedua menegaskan bahwa peserta tidak bersalah, sehingga sanksi harus diarahkan kepada juri. FSGI menyatakan, “Peserta LCC Kalbar ditegaskan FSGI tidak bersalah, sehingga sanksi seharusnya tidak diberikan kepada mereka. Alih-alih peserta, MPR harus memberikan sanksi tegas pada dewan juri dengan mengevaluasi jabatannya.”

Alasan ketiga menyoroti bahwa persiapan ulang akan menimbulkan trauma psikis. FSGI mengingatkan, “Hal ini sangat mungkin terjadi, jika ini terjadi maka bisa jadi akan meninggalkan trauma psikis pada semua anak.”

Alasan keempat menekankan biaya tambahan yang harus dikeluarkan negara, sekolah, dan orang tua. FSGI menegaskan, “Memakan Biaya Tambahan.”

Alasan kelima menegaskan hak sekolah untuk menolak pengulangan. Sekolah seperti SMAN 1 Sambas dapat melakukan gugatan PTUN dan perdata jika pengulangan terjadi.

Alasan keenam menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan. FSGI mengingatkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2025, namun tidak viral karena juri bijak. Ia menyarankan agar juri meminta maaf kepada peserta pada saat itu.

Dalam saran akhir, Retno Listyarti menegaskan kembali pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis dan hukum. Ia berkata, “Akan menimbulkan banyak masalah, mulai dari psikis peserta, kerugian perdata bagi sekolah yang sudah ditetapkan kemenangannya, masalah anggaran yang harus dikeluarkan lagi, dan berpotensi digugat secara hukum. Jadi lombanya tidak perlu diulang, namun MPR wajib pastikan bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terulang di kemudian hari.”

Keputusan MPR RI untuk mengulang final LCC Empat Pilar menimbulkan perdebatan antara keadilan kompetisi dan perlindungan hak peserta. FSGI menilai bahwa pengulangan tidak diperlukan dan justru menambah beban emosional serta biaya. Sementara MPR RI berfokus pada pencegahan kesalahan juri di masa depan. Perlu ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kompetisi pendidikan.