Nganjuk Terapkan WFH Satu Hari Mingguan untuk Hemat BBM

Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Rabu, 01 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menjelaskan bahwa skema WFH bersifat terbatas dan terukur. Setiap Rabu, satu hari dalam seminggu, ASN dapat bekerja dari rumah. “Ini bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mendorong transformasi sistem kerja digital di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Marhaen pada Jumat, 27 Maret 2026.

Menurut Marhaen, aturan teknis pelaksanaan WFH akan dituangkan dalam surat edaran bupati yang diterbitkan pada Senin, 30 Maret 2026. Surat tersebut akan mengatur prosedur, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.

Di bawah skema ini, ASN yang menjalankan WFH akan diawasi ketat oleh atasan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Absensi dilakukan tiga kali, pagi, siang, dan sore melalui aplikasi. Selain itu, ASN wajib mengaktifkan live location melalui grup WhatsApp OPD, bukan sekadar share location,” ujarnya.

Marhaen memperkirakan kebijakan ini dapat menekan konsumsi BBM hingga sekitar 90 ribu liter per bulan. Selain itu, ia juga mengimplementasikan langkah penghematan energi di kantor-kantor dinas dengan membatasi penggunaan listrik. “Kami imbau lampu dan AC baru dinyalakan setelah pukul 13.00 WIB sampai jam pulang kerja,” tambahnya.

Namun, tidak semua ASN Pemkab Nganjuk mengikuti skema WFH. Beberapa sektor pelayanan publik tetap bekerja normal untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Marhaen menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), rumah sakit milik pemda (RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono), puskesmas se-Kabupaten Nganjuk, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta sekolah dasar dan menengah pertama negeri.

“Untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, tetap masuk seperti biasa. Contohnya pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) di Disdukcapil, itu pelayanannya tetap buka. Kemudian juga seluruh puskesmas di Nganjuk dipastikan tetap berjalan normal,” pungkas Marhaen.

Dengan kebijakan WFH satu hari per minggu, pemerintah Nganjuk berharap dapat mengurangi jejak karbon dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pekerjaan. Sementara itu, sektor-sektor yang memerlukan interaksi langsung dengan publik tetap beroperasi penuh, menjaga akses layanan bagi warga.