Pemerintah Akui Percaya Lembaga Rating, Sebut Ada yang Tak Adil

Pemerintah mengaku tetap percaya pada hasil penilaian lembaga pemeringkat internasional. Tapi ada catatan. Beberapa lembaga dinilai kurang adil dalam memberikan penilaian terhadap ekonomi Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Juli 2026. Ia merujuk pada lembaga seperti Moody's dan Fitch yang sebelumnya memberikan rating negatif. Namun setelahnya, Standard & Poor's (S&P) justru memberikan outlook yang stabil.

"Sebelumnya kan... bukan nggak percaya... gimana ya... sebelumnya kan lembaga-lembaga pemeringkat sebelumnya menyebutkan kita fundamentalnya jelek. Em... Moody's, Fitch, segala macam. Ternyata S&P keluar kan bagus, outlook stable," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dinilai oleh lembaga-lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap percaya pada hasil asesmen, tetapi ada sebagian lembaga yang dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan.

"Jadi emang kondisi ekonomi kita tidak seburuk yang dibilang oleh lembaga pemeringkat sebelumnya. Jadi ya kita percaya kan itu," ujarnya.

Purbaya menilai S&P melihat kondisi Indonesia secara lebih adil. Lembaga itu menilai bahwa ekonomi berjalan ke arah positif. Pertumbuhan dinilai baik, defisit terkendali. Semua itu dicapai di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

"Justru kalau misalnya S&P berubah sama dengan yang sebelumnya, kita harus mencari sesuatu yang membuktikan bahwa kita emang arahnya betul-betul positif. Tapi S&P kan cukup jeli, emang kita gerakannya ke arah yang positif. Pertumbuhan lumayan, cenderung lebih cepat, defisit terkendali di tengah gejolak seperti sekarang nih, harga minyak kan kemarin tinggi-tingginya, kita masih survive," jelas Purbaya.

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak hasil penilaian lembaga rating. Hanya saja, menurutnya, ada banyak penilaian yang terlalu dini dan sengaja membuat ekonomi Indonesia seakan-akan buruk.

"Itu harusnya emang dinilai seperti itu. Jadi bukannya nggak percaya, tapi emang ada sebagian melakukan penilaian terlalu dini," beber Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sempat berbicara soal lembaga rating. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, ia menyebut ada pihak yang menakut-nakuti bahwa peringkat Indonesia akan diturunkan oleh sejumlah lembaga pemeringkat global. Indonesia disebut akan mendapat rapor jelek dengan minat investasi yang rendah.

Prabowo menyebut hanya S&P yang memberi sinyal positif. Hal itu terkait dengan penyusunan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurut laporan S&P, pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat.

"Tadinya kita ditakut-takuti, ada rating agency ya, global rating agency nanti akan kasih rapor jelek Indonesia. Kita akan diturunkan supaya nanti nggak ada yang mau invest di Indonesia. Saudara-saudara, bukan kita takut, tapi ternyata Standard & Poor's (S&P), mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai pembentukan PT DSI adalah tepat," ungkap Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa ancaman penurunan peringkat tidak selalu menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang buruk. Namun ia mengingatkan jajarannya untuk tidak berpuas diri dengan peringkat yang diberikan lembaga internasional.

"Sekali lagi saudara-saudara, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dunia global, tapi kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada fundamental kita sendiri," pungkas Prabowo.

Dari pernyataan para pejabat ini, terlihat bahwa pemerintah memiliki keyakinan pada fundamental ekonomi domestik. Meskipun ada perbedaan penilaian dari lembaga rating, pemerintah tetap optimistis. S&P menjadi satu-satunya lembaga yang dinilai memberikan penilaian paling sesuai dengan kondisi riil Indonesia saat ini.