Pemerintah Bangun Pagar 138 km di Way Kambas untuk gajah

Pemerintah akan membangun pagar sepanjang 138 kilometer untuk mengakhiri konflik antara gajah Sumatera dan manusia di Taman Nasional Way Kambas.

Konflik ini sudah berlangsung sejak 1983, yakni selama 43 tahun. Selama itu, gajah sering merusak lahan pertanian, permukiman, dan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas, bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Lampung Timur pada 26 Maret 2023.

Forum tersebut dihadiri oleh 23 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, perwakilan 5 kecamatan dan 11 desa di Kabupaten Lampung Tengah, yang juga menjadi wilayah penyangga, turut hadir. Secara keseluruhan, sekitar 38 desa penyangga dan 15 desa terdampak konflik gajah berada di sekitar kawasan Taman Nasional.

Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa usulan awal pembangunan pembatas hanya sepanjang 11 kilometer, yang diajukan pemerintah daerah dan masyarakat pada November 2025. Namun, setelah kajian, panjang tersebut dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Ia berkata, "Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini masalah yang sudah terjadi selama 43 tahun."

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal menambahkan bahwa usulan pembatas tersebut merupakan aspirasi daerah yang disampaikan ke pemerintah pusat. Ia menilai keputusan memperluas pembangunan menjadi 138 kilometer menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan. Ia berkata, "Dengan adanya pembatas ini, masyarakat bisa kembali mengoptimalkan lahan pertanian." Ia juga berharap pembangunan pembatas dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa penyangga, sehingga mereka dapat mengembangkan komoditas lain seperti madu, serai, dan hasil kehutanan.

Dari sisi teknis, pembatas akan dibangun menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar yang dirancang menahan tekanan gajah. Pemerintah menargetkan pembangunan rampung dalam waktu 3 hingga 4 bulan.

Program ini akan menggunakan skema pendanaan campuran (blended finance) yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga non-pemerintah. Pemerintah berharap pembangunan pembatas ini dapat mengakhiri konflik manusia dan gajah yang telah berlangsung selama puluhan tahun serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Dengan langkah ini, diharapkan konflik yang telah lama mengganggu kehidupan masyarakat dan ekosistem Way Kambas dapat segera teratasi, memberi ruang bagi pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya berkembang kembali.