Pendamping Desa Dukung Digitalisasi Bansos Kemiskinan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan perangkat desa sebagai agen utama dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan di lapangan. Proses transisi pendataan melalui digital tengah dilakukan.

Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat mengoperasikan aplikasi yang telah disiapkan pemerintah, mengingat tingkat kemandirian digital di beberapa daerah masih tergolong rendah. Gus Ipul mencontohkan kondisi di Banyuwangi, di mana hanya sekitar 10 persen masyarakat yang mampu menggunakan aplikasi secara mandiri lewat telepon pintar. Sementara 90 persen sisanya masih memerlukan bantuan pendamping maupun agen yang telah dibekali pemahaman teknis.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mendorong digitalisasi bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Menurut Gus Ipul, peran pendamping dan pihak desa sangat menentukan keberhasilan transisi digital ini agar data yang dihasilkan semakin akurat. Ia meyakini bahwa partisipasi aktif masyarakat dan pendampingan yang intensif akan menjadi fondasi utama bagi validitas data kemiskinan nasional.

“Kalau ini nanti berhasil, maka akan kita berlakukan secara nasional. Digitalisasi bansos ini adalah untuk membuat saluran lebih presisi agar bansos kita makin tepat sasaran,” ujar Gus Ipul dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Senin (30 Maret 2026).

Gus Ipul juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, hingga operator desa dalam rangka menghadirkan data yang lebih akurat melalui pemutakhiran berkala. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan berbagai strategi pusat, termasuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola oleh BPS.

Kerja sama ini juga diperluas melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta melibatkan kementerian lain seperti Kemendagri, Kemenpan-RB, Bappenas, hingga Komdigi.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa program digitalisasi bansos ini sedang memasuki tahap perluasan setelah sukses melakukan uji coba di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, proyek tersebut berlanjut ke-40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebelum nantinya diberlakukan secara nasional. Melalui sistem digital yang lebih presisi, diharapkan saluran distribusi bantuan menjadi lebih transparan dan meminimalisir kesalahan sasaran.

Target ambisius ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan tingkat kesalahan data hingga ke level yang sangat rendah. Gus Ipul menyatakan bahwa data lama yang dimiliki sebelumnya memang memiliki tingkat kesalahan atau error yang masih tinggi saat dicek di lapangan. Namun, dengan sistem baru ini, angka kesalahan tersebut terus menunjukkan tren penurunan.

“Dengan digitalisasi nanti kita harapkan sudah di bawah 5 persen error-nya. Itu yang menjadi target kita,” tegas Gus Ipul.

Selain mengejar akurasi, sistem digitalisasi ini nantinya akan membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas melalui fitur usul dan sanggah. Gus Ipul menjelaskan, pada tahun-tahun mendatang, setiap orang diperbolehkan untuk mengusulkan diri atau memberikan sanggahan jika menemukan data yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan berbasis masyarakat yang memperkuat ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial di seluruh pelosok negeri. “Insya Allah, pada tahun-tahun yang akan datang dengan adanya digitalisasi bansos ini semua orang boleh mengusulkan atau menyanggah jika ada data-data yang dirasa kurang sesuai,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap data kemiskinan, memperkecil bias, dan memastikan bantuan sosial mencapai yang paling membutuhkan. Digitalisasi bansos menjadi upaya konkret untuk menjembatani kesenjangan data antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan yang bersifat partisipatif dan transparan.