Prabowo Setujui Harga Solar Khusus Nelayan Rp15.000 per Liter

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar khusus untuk para nelayan. Harganya ditetapkan sebesar Rp 15.000 per liter. Kebijakan ini menyasar nelayan atau pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.

Keputusan ini lahir dari rapat para menteri bidang ekonomi bersama Presiden Prabowo. Pertemuan itu digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 13 Juli 2026.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, selama ini nelayan kecil—mereka yang memiliki kapal di bawah 30 GT—sudah mendapatkan subsidi BBM dengan harga Rp 6.800 per liter. Nah, BBM khusus yang baru ini diperuntukkan bagi pengusaha nelayan dengan kapal bermesin 30 GT hingga 200 GT.

"Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 yang khusus untuk nelayan di bawah 30 GT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang nonsubsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter," kata Airlangga dalam keterangan yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 13 Juli 2026.

Airlangga juga membeberkan dasar penetapan harga tersebut. Harga BBM itu, menurutnya, berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yang bisa dipatok pada angka Rp 18.600 per liter. Dari harga itu, sebesar Rp 3.600 per liter akan disubsidi oleh pemerintah. Uniknya, subsidi ini tidak menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumbernya adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), atau yang kini resmi disebut BPDP.

"Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton," jelas Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan senada. Dari harga solar nonsubsidi Rp 18.600, ada subsidi Rp 3.600 per liter. Lagi-lagi, dana subsidi ini bukan berasal dari APBN, melainkan dari BPDPKS.

"Nah kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti. Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2PKS ya jadi non APBN, kita tidak pakai dana APBN kita pakai dana dari BPDPKS," ujar Bahlil.

Bahlil melanjutkan, langkah selanjutnya adalah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik-titik penyaluran BBM khusus ini. Tujuannya, agar bantuan tepat sasaran.

"Kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik," tutur Bahlil.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengakui adanya aspirasi dari para nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap. Mereka menginginkan harga BBM yang murah. Namun, Trenggono menegaskan pemerintah punya perhitungan sendiri. Saat ini, pemerintah tengah membahas sejumlah skema alternatif.

"Tapi yang paling penting keinginan para nelayan besar itu, yang 30 GT sampai 200 GT, itu kan bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan. Nantilah tunggu, minggu ini," ujar Trenggono.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menambahkan bahwa selama ini nelayan dengan kapal 30 GT hingga 200 GT membeli BBM dengan harga industri. Akibatnya, biaya operasional mereka membengkak.

"Selama ini kan mereka berlaku harga BBM industri, yang sudah berlaku umum. Karena dengan harga itu, makanya mereka bebannya makin berat, karena 70% operasional kapal ini kan di BBM," ujar Latif.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya menjembatani agar para nelayan tetap bisa beroperasi. Latif berharap dalam pekan ini sudah ada keputusan mengenai harga khusus bagi nelayan besar.

"Mereka selama ini kan juga meminta ada harga kekhususan. Tentu mereka mengajukan, pemerintah menghitung dengan kemampuan yang ada, dan tentu juga sesuai nanti, nah tadi ini baru kita coba memberikan, dan dalam waktu satu minggu ini mudah-mudahan akan hasil," jelas Latif.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan BBM bagi nelayan dan ketersediaannya hingga akhir tahun. Untuk nelayan, dibutuhkan tambahan BBM sekitar 400 ribu kiloliter.

"Jadi, yang untuk nelayan kita butuh sekitar 400 ribu kiloliter lagi. Harga (khusus) belum diputuskan, masih dibahas Pak Menko," ujar Yuliot.

Ia belum bisa memastikan skema yang akan diberikan. Saat ini, pemerintah masih mencari formula yang tepat. "Yang ini lagi diformulasikan," terangnya.

Kebijakan ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk menekan biaya operasional nelayan skala menengah. Dengan harga solar khusus Rp 15.000 per liter, pemerintah berharap nelayan bisa tetap melaut tanpa terbebani harga BBM nonsubsidi yang sempat melonjak hingga Rp 21.300. Sumber dana subsidi dari BPDPKS juga menjadi pilihan agar tidak membebani APBN, mengingat dana dari sektor sawit dinilai mencukupi untuk kebutuhan ini.