Prabowo Terbilang Kepala Negara Terbanyak Perjalanan Luar

Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, menyoroti perjalanan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah video yang dipublikasikan di akun resminya pada 30 Mei 2026 dan dilihat kembali pada 2 Juni 2026, Dino menyatakan bahwa Prabowo kini menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujarnya. Pernyataan ini menyoroti frekuensi kunjungan internasional yang telah menjadi sorotan publik.

Dino menekankan perlunya pengurangan perjalanan tersebut. Ia mengajak Presiden untuk secara signifikan menurunkan jumlah kunjungan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh suara publik yang menilai frekuensi tersebut berlebihan. “Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” tambahnya.

Menurut Dino, setiap perjalanan ke luar negeri menimbulkan biaya besar. Biaya tersebut meliputi rombongan tim, tiket pesawat, akomodasi hotel, logistik, konsumsi, protokol, dan pengamanan. Ia menegaskan bahwa pengeluaran ini harus dipertimbangkan secara matang.

Untuk menekan biaya dan frekuensi perjalanan, Dino menyarankan lima langkah. Pertama, menggantikan pertemuan tatap muka dengan video call atau Zoom. Kedua, memanfaatkan kunjungan ke forum internasional agar dapat bertemu dengan kepala negara lain yang hadir. Ketiga, menyusun kunjungan internasional secara profesional dan terencana. Keempat, meningkatkan jumlah tamu negara yang datang ke Indonesia daripada mengirim Presiden ke luar negeri. Kelima, memperkuat peran Menlu Sugiono dalam misi diplomatik taktis.

Reaksi terhadap kritik Dino datang dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Ia mengakui bahwa Dino merupakan diplomat hebat meski masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri hanya tiga bulan. “Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur,” kata Teddy di akun media sosial Instagram Sekretariat Presiden pada 1 Juni 2026. Ia menambahkan, “Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan.”

Teddy menjelaskan satu persatu poin yang disampaikan Dino. Salah satunya mengenai biaya perjalanan luar negeri Presiden. Ia menegaskan bahwa kelebihan biaya yang telah dianggarkan negara sepenuhnya ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo. Selain itu, Teddy menyoroti pengurangan rombongan. “Jumlah rombongan Presiden Prabowo sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, satu kali luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” jelasnya.

Berkenaan dengan siapa sebenarnya Dino Patti Djalal, berikut profil singkatnya. Dino lahir di Belgrade, Yugoslavia pada 10 September 1965. Ia adalah anak dari diplomat senior Hasjim Djalal, seorang pakar hukum laut internasional. Karena latar belakang ayahnya, Dino mengenal dunia diplomasi sejak kecil. Ia pernah tinggal di Kanada, Yugoslavia, dan Singapura, yang memberi pengalaman internasional yang luas.

Berikut garis besar pendidikan Dino, mulai dari SD hingga PhD: SD Muhammadiyah; SMP Al Azhar Jakarta; McLean High School di Virginia, AS; S1 Political Science di Carleton University, Kanada; S2 Political Science di Simon Fraser University, Kanada; PhD International Relations di London School of Economics and Political Science, Inggris. Dengan latar belakang akademis ini, Dino dikenal sebagai “Bapak Diaspora Indonesia”. Ia mendirikan Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) yang memiliki jaringan lebih dari 100.000 orang.

Peran Dino semakin dikenal pada tahun 2012 ketika ia meluncurkan Kongres Dunia Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles. Ia mencetuskan istilah “diaspora Indonesia” dan menggagas Jaringan Diaspora Indonesia di seluruh dunia.

Kariernya di pemerintahan Indonesia dimulai sejak 1987. Ia bergabung dengan Departemen Luar Negeri, menjadi juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 hingga 2010, lalu menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2010 hingga 2013. Berikut ringkasan pencapaian kariernya: bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1987; menjadi diplomat di London, Dili, dan Washington DC; juru bicara pemerintah Indonesia dalam referendum PBB di Timor Timur pada 1999; Direktur Urusan Amerika Utara pada 2002; juru bicara, penasihat kebijakan luar negeri, dan penulis pidato Presiden SBY pada 2004 hingga 2006; Duta Besar RI untuk AS pada 2010 hingga 2013; menerima Bintang Jasa Utama pada 2010; memenangkan penghargaan “Marketeer of the Year” pada 2013; menerima Bintang Mahaputra Adipradana pada 2014; menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada Juni hingga Oktober 2014; pernah menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur Institut Perdamaian dan Demokrasi; mendirikan Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) pada 2015; menjadi anggota Komite Eksekutif Forum Perdamaian Paris; mendirikan 1000 Lingkaran Abrahamik, program antaragama yang mempromosikan saling menghormati dan melawan fanatisme; 1000 Lingkaran Abrahamik terpilih untuk ditampilkan di Forum Perdamaian Paris pada 2017 dan menerima Penghargaan Antarbudaya untuk Inovasi dari Austria pada 2020; Ketua Dewan Direksi World Resources Institute (WRI) Indonesia; Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) pada 2018; pemegang Rekor Dunia Guinness untuk ansambel angklung terbesar yang ia selenggarakan pada 2011; serta penulis 11 buku tentang kepemimpinan.

Dengan pengalaman hampir empat dekade di dunia diplomasi, Dino memiliki pandangan yang tajam mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Kritik yang ia sampaikan terhadap perjalanan Presiden Prabowo mencerminkan keprihatinan terhadap efisiensi pengeluaran negara dan respons publik. Sementara itu, tanggapan Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pengurangan rombongan dan pengelolaan biaya telah dilakukan, meski masih ada ruang untuk perbaikan. Kedua pandangan ini menyoroti dinamika internal pemerintah terkait kebijakan perjalanan diplomatik. Penekanan pada penggunaan teknologi, perencanaan profesional, dan peningkatan kunjungan tamu negara menunjukkan arah yang lebih terfokus pada efisiensi hubungan internasional yang lebih berimbang.