Pungli di Pantai Sayang Heulang, Garut Terbongkar Sementara

Di kawasan wisata Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut, muncul tuduhan pungutan liar yang menimbulkan kontroversi di media sosial. Kejadian ini terjadi saat libur Lebaran, sehingga banyak wisatawan yang sedang berkunjung.

Video yang menjadi pemicu perdebatan beredar di internet. Seorang pengunjung mengaku diminta membayar tiket masuk sebesar Rp45.000 untuk satu sepeda motor, padahal karcis yang diterimanya mencantumkan nominal Rp15.000. Video tersebut menampilkan petugas loket yang menunjukkan karcis lama kepada wisatawan.

Menurut Kepala Disparbud Jawa Barat, Iendra Sofyan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. Ia menjelaskan, “Informasi dari Kadis Parbud Kabupaten Garut, pengelolaan diserahkan ke aparat desa. Adanya ketidaksiapan karcis yang sesuai nilai standar (menggunakan karcis dengan nilai lama). Kurangnya informasi dan penjelasan kepada wisatawan,” ujar Iendra saat dihubungi pada 28 Maret 2026.

Setelah dilakukan klarifikasi, Iendra menyatakan tarif yang dikenakan sudah sesuai ketentuan. Ia menegaskan, “Tarif resmi saat peak season Lebaran Rp20.000/orang. Wisatawan berjumlah 2 orang 1 motor. Tiket 2 dikali Rp20.000, Rp40.000, parkir Rp5.000. Total Rp45.000.”

Masalah muncul karena keterbatasan karcis di lapangan. Pada saat kejadian, stok karcis dengan nominal terbaru Rp20.000 sudah habis. Petugas menggunakan karcis lama bernilai Rp15.000 sebagai pengganti sementara. Iendra menjelaskan, “Perbedaan nominal karcis. Karcis Rp20.000 sedang habis, diganti sementara dengan karcis Rp15.000 (tarif normal) agar tetap ada bukti tiket.”

Ia menegaskan lebih lanjut bahwa tidak ada unsur pungutan liar. “Tidak terdapat pungutan liar. Tarif yang dikenakan sudah sesuai ketentuan. Terjadi kendala teknis pada ketersediaan karcis akan tetapi yang kurang tepatnya adalah petugas loket tidak menjelaskan hal tersebut kepada wisatawan,” tegasnya.

Di sisi lain, kepolisian sedang menelusuri peristiwa tersebut. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengungkapkan, “Kita sudah mengerahkan tim ke wilayah Garut selatan. Saat ini bergabung dengan Polsek setempat dan sedang melakukan penyelidikan.” Ia juga menyebut, “Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi telah mengantongi sejumlah fakta lapangan.”

Reaksi publik tidak tinggal diam. Dedi Mulyadi, tokoh Jawa Barat, mengungkapkan ketegasannya lewat akun Instagram pribadinya. Ia menulis, “Marahnya memang tidak pantas, tetapi penyebab kemarahannya pun, perkara yang tidak pantas. Semoga Pemkab Garut, seluruh jajarannya, segera menangani masalah ini.” Ia menambahkan, “Kejadiannya jangan terulang terus. Karena cerita (pungli) Pantai Santolo, terus‑terusan terjadi.”

Dedi menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini secara tuntas. “Tidak bagus harus ditangani oleh Gubernur. Kan ada camat, kepala desa, bupati, wakil bupati. Bahkan wakil bupatinya mantu saya sendiri. Tolong beresin, jangan bikin malu Jawa Barat,” ungkapnya.

Menanggapi situasi, Pemkab Garut langsung melakukan pernyataan. Kepala Disparbud Garut, Beni Yoga, menegaskan, “Kalau ada oknum, kalau ada petugas kita atau siapapun yang melakukan pungli di luar harga yang telah ditentukan, silakan viralkan. Saya mohon nanti perlihatkan wajah yang melakukan pungli itu siapa.”

Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi tarif dan komunikasi yang jelas antara petugas dan wisatawan. Walaupun tarif sudah sesuai, kekurangan informasi dan keterbatasan karcis menimbulkan kebingungan. Penyelidikan polisi masih berlangsung, sementara pihak pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Kejadian ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi, baik yang akurat maupun yang menimbulkan spekulasi. Dengan adanya klarifikasi resmi dan investigasi yang sedang berjalan, diharapkan kejelasan akan segera terungkap, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan wisata tetap terjaga.