Tegas Tak Tunda, Pemerintah Pasok Telur ke MBG Jawa Timur

Pemerintah Indonesia menanggapi lonjakan harga telur ayam ras yang dirasakan para peternak, khususnya di Jawa Timur. Langkah yang diambil adalah menyalurkan pasokan telur peternak rakyat langsung ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kesepakatan ini muncul di Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras. Di sana, Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan koperasi dan asosiasi peternak. Tanda tangan formal dilakukan oleh kedua belah pihak, sekaligus melibatkan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meredakan tekanan harga yang dialami peternak.

Dalam kesepakatan, penggunaan menu telur dalam program MBG ditetapkan minimal 3 kali seminggu. “Esensinya sama dengan Magetan, bagaimana semua bisa jalan, bagaimana semua bisa hidup. Dari sisi produsen, para peternak, bisa punya offtaker yang pasti yaitu SPPG,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Asosiasi dan koperasi peternak rakyat di Jawa Timur bersedia memasok telur dan mengantar langsung ke dapur mitra SPPG sesuai standar kualitas yang telah disepakati. Transaksi jual beli telur juga disepakati dilakukan langsung kepada asosiasi/koperasi peternak dengan harga minimal Rp 24.000 per kilogram, yang akan dinaikkan secara bertahap sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen.

Menurut Maino, Bapanas sudah memiliki regulasi harga acuan untuk sejumlah komoditas pangan pokok, termasuk telur ayam ras. Ketentuan tersebut menjadi rujukan dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.

Situasi harga telur saat ini memerlukan tindakan cepat, karena produksi telur berlangsung setiap hari dan tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, penyerapan oleh SPPG perlu segera dijalankan oleh kabupaten/kota sentra produksi bersama koperasi dan asosiasi peternak.

“Setiap hari ayam itu bertelur, tidak bisa diberhentikan dulu. Artinya, kan mesti segera terserap,” tambah Maino.

Peran SPPG sebagai offtaker di dalam rantai pasok bahan pangan, termasuk telur ayam ras, diangkat oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana. Dengan posisi tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberi stimulus bagi stabilisasi harga di tingkat produsen.

BGN, selain sebagai regulator, juga bertindak sebagai operator langsung di lapangan. Ketika terjadi gejolak harga yang anjlok atau naik, BGN dapat melakukan stimulus intervensi stabilisasi harga.

“Kebijakan dari BGN sementara seminggu tiga kali menu telur, dan simulasinya alhamdulillah, 8-10% kita bisa intervensi untuk stabilisasi harga yang anjlok,” jelasnya.

Selain untuk peserta didik, BGN menekankan kewajiban SPPG melayani penerima manfaat kategori 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, minimal 300 porsi. Pemanfaatan telur sebagai sumber protein dinilai dapat menjadi bagian dari variasi menu bergizi bagi kelompok penerima manfaat tersebut.

Di tahap tindak lanjut, Pemprov Jawa Timur dan BGN akan memetakan pembagian SPPG aktif dengan koperasi/asosiasi peternak yang menjadi pemasok telur. Pertimbangan lokasi dan jarak antara SPPG dengan koperasi/asosiasi akan menjadi faktor utama agar distribusi lebih efisien dan kualitas telur tetap terjaga.

Koperasi/asosiasi peternak terdekat akan diprioritaskan untuk memasok SPPG di wilayah masing-masing, terutama yang menaungi peternak skala mikro dan kecil. Sementara peternak skala menengah ke atas diimbau memperluas pasokan ke luar wilayah Jawa Timur, sehingga prinsip berkeadilan dapat tercapai.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan kesepakatan ini penting untuk segera dijalankan dan diikhtiarkan secara maksimal. Pemprov Jawa Timur, kata dia, ingin memastikan pola penyerapan berjalan adil, terukur, dan tidak hanya dirasakan oleh sebagian peternak.

“Saya pikir sekarang ini kesepakatan ini juga menjadi penting untuk bisa dijalankan, diikhtiarkan semaksimal mungkin,” kata Emil.

Emil juga mendorong agar model penyerapan telur oleh SPPG dilakukan dengan memperhatikan pemerataan. Menurutnya, koperasi dan asosiasi peternak perlu menjaga kekompakan agar manfaat kesepakatan dapat menjangkau peternak rakyat di berbagai daerah sentra produksi.

“Jangan yang berada di depan saja yang kebeli, lalu yang tidak ada kesempatan ketemu sama kita, tidak dibeli. Keadilan saya yakin saya tidak mau pertanyakan, tapi saya hanya ingin memastikan kita semua satu pemahaman,” terang Emil.

Dengan integrasi pasokan telur peternak ke dalam program MBG, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga di tingkat peternak sekaligus meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat. Langkah ini juga menandai pergeseran kebijakan yang lebih terfokus pada distribusi langsung dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.