Utang Luar Negeri Indonesia Naik 2,1% Jadi US$ 444,4 Miliar

Utang luar negeri Indonesia mengalami kenaikan pada Mei 2026. Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan sebesar 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan total mencapai US$ 444,4 miliar atau setara Rp 7.999 triliun (menggunakan kurs Rp 18.000).

Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan utang pada April 2026 yang tercatat 2,0% secara tahunan. Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, menjelaskan dalam keterangannya pada Rabu, 15 Juli 2026, bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan utang publik—mencakup pemerintah dan bank sentral—di tengah kontraksi utang swasta yang lebih rendah.

Utang pemerintah pada Mei 2026 berada di posisi US$ 217,3 miliar. Pertumbuhannya mencapai 3,7% secara tahunan, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Faktor utama pendorongnya adalah aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, meskipun ada pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

Ramdan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas dengan membayar pokok dan bunga utang tepat waktu. Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, terukur, dan fleksibel demi pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan APBN, utang luar negeri diarahkan untuk sektor produktif. Pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang. Hampir seluruh utang pemerintah berjangka panjang.

Berdasarkan sektor ekonomi, alokasi utang pemerintah terbesar adalah untuk:

• Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,0%
• Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 20,6%
• Jasa Pendidikan: 16,2%
• Konstruksi: 11,5%
• Transportasi dan Pergudangan: 8,5%

Utang Bank Indonesia juga meningkat. Penyebabnya adalah kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sementara itu, utang swasta masih mengalami kontraksi. Posisinya pada Mei 2026 tercatat US$ 195,9 miliar, turun 0,1% secara tahunan. Kontraksi ini lebih kecil dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,5%. Penurunan terutama didorong oleh kelompok peminjam lembaga keuangan yang kontraksinya 0,8%, lebih rendah dari 5,0% pada bulan sebelumnya.

Sektor ekonomi dengan utang swasta terbesar meliputi Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Pangsa keempat sektor ini mencapai 79,9% dari total utang swasta. Utang jangka panjang mendominasi dengan pangsa 74,9%.

Ramdan menambahkan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di angka 29,9% pada Mei 2026. Dominasi utang jangka panjang mencapai 83,9% dari total utang, menunjukkan pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian.

Secara keseluruhan, kenaikan utang luar negeri ini lebih banyak didorong oleh sektor publik, sementara sektor swasta justru mencatat penurunan. Alokasi utang pemerintah yang terbesar pada sektor kesehatan dan administrasi publik mencerminkan prioritas pembiayaan negara. Rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 30% menunjukkan tingkat risiko yang relatif terkendali.