10 Asosiasi Desa Dukung Kopdes Merah Putih dengan Catatan

Sepuluh asosiasi desa secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mereka yakin inisiatif yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendorong perekonomian di tingkat desa.

Wahyudin Mapparenta, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan koperasi desa di seluruh Indonesia. Namun, ia juga menyoroti sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan semua pihak. Salah satu yang paling krusial adalah operasional koperasi yang tidak boleh berhenti di tengah jalan, apalagi setelah bangunan fisiknya sudah berdiri.

“Kami masih ingat betul di bulan Juli, itu kemudian Bapak Presiden melakukan launching untuk 103 Kopdes Merah Putih yang menjadi proyek percontohan nasional. Namun, sampai hari ini kemudian, 103 Kopdes ini itu hilang entah ke mana,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juli 2026.

Ia melanjutkan, “Aktivitas-aktivitas ekonomi, perputaran usaha dalam kopdes ini itu kemudian tidak jelas. Ini yang selalu kami kritisi, bahwa kemudian program-program mulia dari bapak Presiden, bapak Prabowo Subianto, itu tentu harus diterjemahkan oleh instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengikat, tidak berubah-ubah dan muaranya semua baik untuk kepentingan masyarakat.”

Wahyudin juga mengeluhkan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih yang belum merata. Masalahnya, meskipun desa terkait belum memiliki bangunan fisik untuk operasional koperasi, dana desa yang mereka terima sudah terpotong. Ia mempertanyakan rasa keadilan bagi desa-desa yang belum dibangun Kopdes Merah Putih tetapi dana desanya sudah dipotong.

“Kami selalu mempertanyakan terkait dengan rasa keadilan bagi desa-desa yang belum dibangun KDMP-nya tetapi kemudian dana desanya telah terpotong. Ini yang selalu kami minta agar dilakukan penundaan pemotongan dana desa bagi desa-desa yang yang KDMP belum terbangun di desa tersebut,” jelasnya.

Ia meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan lebih optimal. Tujuannya agar program ini benar-benar bisa mendorong ekonomi desa seperti yang diharapkan.

“Jangan sampai kemudian KDMP ini secara sarana-prasarana telah terbangun dan kemudian membuat desa-desa, dana desanya terpotong sedemikian besar. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya itu kemudian tidak maksimal,” ujarnya.

“Makanya APDESI berposisi sebagai pihak yang sangat mendukung program ini sangat-sangat mendukung tetapi tentu kami mengawasi bagaimana kementerian kooperasi ataupun istansi-istansi terkait itu kemudian tetap mengawal bagaimana kokdes ini bisa bergerak dan berjalan maju,” tegas Wahyudin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Wargiyati, menjelaskan peran koperasi desa ke depannya. Kopdes akan beroperasi sebagai agen resmi yang menyalurkan berbagai produk subsidi, seperti gas dan pupuk, kepada masyarakat desa.

“Jadi tujuannya memudahkan, nggak bakalan ada kelangkaan gas, kelangkaan pupuk karena disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, dan tentu saja menyerap tenaga kerja juga karena kemarin kita sudah diskusi bahwa tenaga kerja yang ada di Kopdes melibatkan warga desa,” kata Wargiyati.

Selain produk subsidi, kopdes juga bisa menjadi agen produk retail lain untuk warung-warung di desa. Wargiyati mengklaim harga produk yang didistribusikan ke warung-warung kecil akan lebih murah dari harga pasar, sehingga menambah keuntungan para pedagang.

“Keberadaan warung-warung di desa jangan khawatir karena Kopdes Merah Putih nanti tidak akan menjual produknya dengan harga di bawah harga warung. Justru Kopdes Merah Putih nanti akan jadi distributor warung-warung yang ada di desa dengan harga lebih murah dari harga pasar,” ucapnya.

“Jadi warung-warung yang ada di desa Itu tetap akan hidup bahkan lebih beruntung dengan keberadaan Kopdes dan Kelurahan Merah Putih,” tegas Wargiyati lagi.

Di luar itu, menurut Wargiyati, koperasi desa juga akan menjadi penyerap produk warga sekitar untuk keperluan program makan bergizi gratis (MBG). Jika ada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak mau menyerap produk desa sekitar, hal itu bisa segera dilaporkan untuk ditindak.

“Kopdes itu sebagai penyalur produk desa untuk MBG, dan MBG yang nggak mau terima produk desa kita laporkan. (Sudah MoU dengan) Menteri Desa, Menteri Koperasi, BGN,” ujarnya.

Sepuluh asosiasi desa yang tergabung dalam forum tersebut adalah DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP AKSI, DPP PAPDESI, KOMPAKDESI, PP PPDI, DPN PPDI, DPP ABPEDNAS, DPP PABPDSI, dan DPP Gema Desa Nuswantoro. Kesepuluh asosiasi inilah yang menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Dukungan dari sepuluh asosiasi desa ini datang dengan catatan. Mereka menginginkan program berjalan tanpa hambatan, terutama soal kelanjutan operasional dan keadilan pemotongan dana desa. Keberhasilan program ini, menurut mereka, sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menerbitkan regulasi yang jelas dan tidak berubah-ubah.