50 Ribu Pekerja Terancam PHK Akibat Harga Gas Industri Melambung

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan peringatan serius. Ia memperkirakan sekitar 50 ribu pekerja bisa kehilangan pekerjaan. Angka ini muncul karena harga gas untuk keperluan industri terus melambung tinggi.

Pernyataan itu disampaikan setelah ia mendengarkan keluhan langsung dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 pimpinan unit kerja dari serikat pekerja di sektor kimia, energi, dan pertambangan. Pertemuan itu berlangsung sekitar tiga jam. Dalam forum itu, para pengusaha melaporkan bahwa biaya gas yang mahal sudah membebani keuangan mereka. Mereka khawatir tidak bisa melanjutkan produksi.

Andi Gani mengatakan, jika pemerintah tidak bergerak cepat, risiko PHK massal itu nyata. Ia bahkan menyebut satu perusahaan keramik besar di Bekasi sudah memberi tahu rencana untuk memecat ratusan karyawan. Penyebabnya sama: harga gas industri yang terus naik.

"Situasi ini sangat mencemaskan. Kalau tidak segera diatasi, ancaman gelombang PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangan resminya pada Minggu, 21 Juni 2026.

Bukan hanya di sektor keramik. Andi Gani juga melihat potensi PHK di industri nikel. Di sana, masalahnya berbeda. Proses penataan izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih berjalan. Ia mendukung penegakan hukum di pertambangan. Tapi ia meminta proses itu jangan sampai menimbulkan masalah baru, yaitu bertambahnya jumlah pengangguran.

Meskipun begitu, Andi Gani sudah bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyampaikan langsung kondisi di lapangan. Menurut Andi Gani, respons Menteri Bahlil cepat. Ia langsung mengumpulkan semua pihak terkait untuk membahas persoalan harga gas industri ini.

Dalam kegiatan penyerapan aspirasi itu, hadir juga Ketua Umum PP Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) KSPSI R. Abdulah, Ketua PD KEP KSPSI Agus Koswara, Ketua PC KEP Bekasi Muh. Yusuf, dan jajaran pengurus lainnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah angkat bicara. Ia memastikan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri aman. Pernyataan ini keluar setelah ada kekhawatiran dari Andi Gani soal minimnya pasokan gas yang bisa memicu PHK.

"Begini, soal pasokan saya pastikan bahwa semua kebutuhan domestik untuk LNG kita sudah tersedia. Jadi secara pasokan, semuanya ada," kata Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Bahlil mengakui, masalah sebenarnya bukan pasokan yang langka. Masalahnya adalah kenaikan harga. Ia mengatakan kondisi ini juga terjadi di negara-negara lain. Bukan cuma di Indonesia.

"Harganya memang naik. Itu bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana di dunia juga naik. Harganya memang mengalami koreksi karena mengikuti harga global. Kecuali kalau cuma di Indonesia naik, di dunia lain tidak naik, itu lain cerita," jelas Bahlil.

Pemerintah, kata Bahlil, tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan ini diberikan untuk sektor-sektor yang berhak menerima sesuai aturan yang berlaku.

"Untuk harga HGBT itu memang sesuai dengan keputusan pemerintah," tegas Bahlil.

Singkatnya, ancaman PHK ini bukan soal pasokan gas yang habis. Melainkan soal harga yang melonjak. Pemerintah mengaku sudah menyediakan pasokan, tapi harga tetap mengikuti pasar global. Sektor industri, terutama yang padat karya seperti keramik dan nikel, merasakan dampaknya paling langsung. Para pekerja di lapangan menunggu langkah nyata agar pabrik tetap bisa beroperasi dan mereka tetap punya pekerjaan.