Aliran lumpur ke Sungai Porong berjalan aktivitas turun

Sidoarjo, 20 tahun setelah semburan lumpur Lapindo dimulai pada 29 Mei 2006, masih terasa dampaknya di banyak wilayah. Bencana yang menenggelamkan 16 desa di tiga kecamatan—Porong, Jabon, dan Tanggulangin—meninggalkan bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh.

Sejak saat itu, sebagian besar desa yang dulu berada di peta area terdampak sudah tidak lagi terlihat. Kawasan itu kini berubah menjadi hamparan luas penampungan air dan lumpur, dikelilingi tanggul penahan yang dirancang untuk mencegah luapan lumpur keluar dari area tersebut.

Selama bertahun‑tahun, air dan lumpur dari kolam penampungan dialirkan menuju Sungai Porong melalui sistem pompa, pipa, spillway, dan kapal keruk yang dikelola oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Namun, aktivitas tersebut tidak lagi terlihat belakangan ini.

Pantauan di dua titik pembuangan menuju Sungai Porong, yakni di Desa Pajarakan dan Desa Besuki, Kecamatan Jabon, menunjukkan tidak adanya aliran air maupun lumpur yang keluar dari cerobong pipa pembuangan. Lokasi di sisi barat eks Tol Porong‑Gempol tampak sepi dari aktivitas.

Puji (58), warga Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, mengaku sudah beberapa minggu terakhir tidak melihat adanya aktivitas pembuangan air dan lumpur ke Sungai Porong. “Sampai hari ini saya tidak melihat ada kegiatan pembuangan air dan lumpur ke Sungai Porong. Biasanya kalau ada pembuangan terlihat aktivitas petugas dan pergerakan di sekitar lokasi,” kata Puji pada 31 Mei 2026.

Menurut Puji, dia juga sempat memperhatikan kondisi permukaan air di area tanggul penahan lumpur, khususnya di sekitar titik 71 yang berada di sisi timur tol buntung. Saat permukaan air meningkat, biasanya petugas PPLS lebih sering terlihat melakukan pemantauan.

“Beberapa minggu ini juga tidak terlihat petugas PPLS yang mondar‑mandir di atas tanggul seperti biasanya. Saya tidak tahu penyebabnya kenapa sekarang sepi,” ujarnya.

Puji menjelaskan bahwa sebelumnya aktivitas petugas cukup mudah ditemui, terutama di jalur tanggul dari titik 35 menuju titik 25. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah pompa dan kapal keruk yang digunakan untuk membantu proses pengaliran air dan lumpur menuju Sungai Porong.

“Dulu sering terlihat petugas lalu‑lalang di atas tanggul. Apalagi di sekitar titik 35 sampai titik 25 karena di sana ada pompa dan kapal keruk. Sekarang sudah jarang sekali terlihat aktivitas,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Puji tidak mengetahui secara pasti apakah penghentian aktivitas tersebut bersifat sementara atau memang ada kebijakan tertentu dari pihak pengelola. Ia berharap kondisi tanggul dan penampungan lumpur tetap mendapatkan pengawasan secara maksimal mengingat volume air di dalam kolam penampungan dapat berubah sewaktu‑waktu.

“Yang penting pengawasan tetap dilakukan. Warga berharap kondisi tanggul tetap aman dan tidak terjadi hal‑hal yang membahayakan masyarakat di sekitar area terdampak,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Zulyana Tandju, menegaskan aliran lumpur masih mengalir ke Sungai Porong. “Masih ada (aliran lumpur ke sungai Porong),” kata Zulyana pada 30 Mei 2026.

Zulyana mengatakan aliran lumpur ke Sungai Porong masih dilakukan dan sudah rutin setiap tahunnya. “Rutin setiap tahun, sesuai jadwal kegiatan kontrak pengaliran lumpur,” tambahnya.

Pengaliran lumpur saat ini masih ada dengan rata‑rata volume 20 juta meter kubik per tahun. Zulyana menjelaskan bahwa proses ini terus menerus dan dilakukan secara mekanis menggunakan peralatan alat berat.

Alat berat yang digunakan adalah kapal keruk dan pompa melalui pipa outlet yang dialirkan ke Sungai/Kali Porong. Hal ini dilakukan untuk menjaga kapasitas tampungan genangan waduk agar tetap pada clearance atau jarak ruang aman terhadap top level puncak tanggul.

Ditambah dengan volume air hujan atau curah yang tinggi agar tidak overtopping, pengelolaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kestabilan area yang selama ini menjadi fokus perbaikan.

Secara keseluruhan, meskipun aktivitas pembuangan lumpur masih berlangsung, kondisi di lapangan menunjukkan penurunan aktivitas petugas di beberapa titik. Warga tetap mengharapkan pengawasan yang konsisten dan transparan agar risiko kebocoran atau kerusakan tanggul tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar.