Anggaran Koperasi 2025 Rp1,2 Triliun, Serapan Terkendala

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa total anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada tahun anggaran 2025 mencapai angka Rp 1,2 triliun. Meskipun demikian, proses penyaluran anggaran tersebut tidak berjalan mulus dan menghadapi sejumlah kendala.

Awalnya, pagu anggaran Kemenkop untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 473,31 miliar. Namun, setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 155,83 miliar, anggaran yang dapat dimanfaatkan menyusut menjadi Rp 317 miliar. Kondisi ini berubah ketika Kemenkop kemudian mendapatkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 744,44 miliar. Ferry menjelaskan bahwa dari jumlah tambahan tersebut, sebagian besar, tepatnya 87,67% atau setara dengan Rp 652,69 miliar, dialokasikan untuk dana dekonsentrasi.

"Dengan demikian, total anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 meningkat menjadi Rp 1,217 triliun untuk pelaksanaan program prioritas koperasi desa Kurahan Merah Putih," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Ferry mengajukan usulan untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp 155,83 miliar. Usulan tersebut kemudian disetujui, namun hanya sebesar Rp 91,38 miliar. Alhasil, masih tersisa anggaran yang diblokir sebesar Rp 64,45 miliar. "Dengan demikian, Pagu Kementerian Koperasi tahun anggaran 2025 meningkat dari pagu awal sebesar Rp 473,31 miliar menjadi Rp 1.217.754 triliun atau naik 157,26%," jelasnya.

Ferry juga membeberkan adanya peningkatan penggunaan anggaran dari sisi belanja barang yang mencapai Rp 1,12 triliun, atau meningkat 184%. Peningkatan ini, menurutnya, merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan implementasi berbagai program prioritas, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selain itu, belanja modal juga mengalami kenaikan menjadi Rp 17,32 miliar, atau naik 70,33%, yang digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana. Belanja pegawai pun ikut meningkat menjadi Rp 79,50 miliar, atau naik 16,07%.

"Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran Kementerian Koperasi mencapai Rp 1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif sebesar Rp 1,15 triliun," tambah Ferry.

Meski ada peningkatan, Ferry mengakui bahwa penyerapan anggaran menghadapi tantangan, terutama yang berasal dari penggunaan dana dekonsentrasi. Dana ini tersebar di seluruh provinsi dan digunakan untuk melatih para pengurus KDKMP serta menyediakan tenaga pendamping. "Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan khususnya bagi wilayah yang luas," bebernya.

Sepanjang tahun 2025, Kemenkop mencatat sejumlah capaian strategis yang menjadi fondasi penguatan ekosistem koperasi nasional. Dari sisi regulasi, telah disusun daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Perkoperasian. Tidak hanya itu, sebanyak 69 koperasi telah bergabung dalam ekosistem program makan bergizi gratis. Koperasi-koperasi ini berperan sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sebagai pemasok bahan baku pokok. Tujuannya adalah memperkuat rantai pasok dan mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sebagai arah pembangunan jangka panjang, Kemenkop juga menyusun grand design KDKMP. Rancangan ini diperkuat dengan berbagai buku saku model bisnis dan 10 modul pelatihan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas utama. "Lebih dari 15.000 pendamping KDKMP, 143.000 pengurus KDKMP serta 206.000 SDM koperasi telah mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tata kelola koperasi," terang Ferry.

Meskipun anggaran Kemenkop pada 2025 meningkat signifikan, realisasi penyerapannya masih menghadapi hambatan, terutama pada dana dekonsentrasi yang tersebar di berbagai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana saja tidak cukup; diperlukan strategi pelaksanaan yang efektif, terutama untuk menjangkau wilayah yang luas dan melatih banyak pengurus koperasi.