Australia Potong Pajak BBM 50% dan Bebas Tol Kendaraan Berat

Pemerintah Australia mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50% dan penghapusan biaya penggunaan jalan raya bagi kendaraan berat selama tiga bulan. Langkah ini diambil untuk menahan kenaikan harga yang dirasakan masyarakat akibat konflik di Timur Tengah.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengungkapkan, “Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain terjadi di sini,” dikutip dari Reuters, Selasa, 31 Maret 2026.

Dengan potongan pajak setengah, harga BBM akan turun 26,3 sen Australia atau sekitar Rp 3.064 per liter (kurs Rp 11.653). Pengurangan ini akan mengurangi beban konsumen secara signifikan.

Menurut perhitungan pemerintah, total biaya yang harus dikeluarkan mencapai 2,55 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 29,71 triliun. Angka ini mencakup semua kendaraan berat yang akan menikmati kebijakan ini.

Harga minyak dunia telah melonjak sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari 2026. Pada Maret 2026, harga Brent naik 59%, mencapai level tertinggi dalam sejarah, menembus US$ 115,66 per barel ketika pasar dibuka di awal pekan ini.

Untuk menanggulangi lonjakan harga, pemerintah Australia sebelumnya telah mengeluarkan bensin dan solar dari cadangan domestik serta melonggarkan standar kualitas BBM sementara.

Australian Petroleum Institute melaporkan harga eceran rata-rata solar naik menjadi lebih dari 3 dolar Australia atau Rp 34.959 per liter pada pekan lalu. Sementara bensin berada di 2,50 dolar Australia atau Rp 29.132 per liter.

Walaupun Australia memiliki stok BBM tertinggi dalam 15 tahun terakhir, jumlahnya masih di bawah rekomendasi Badan Energi Internasional (IEA) yaitu 90 hari. Data terbaru menunjukkan BBM diesel cukup untuk 30 hari, bahan bakar jet 30 hari, dan bensin 39 hari.

Albanese menegaskan, “Meskipun prospek pasokan bahan bakar Australia tetap aman dalam jangka pendek, semakin lama perang ini berlangsung, semakin buruk dampaknya.”

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga BBM sementara situasi global tetap tidak menentu. Dampak jangka panjang akan tergantung pada perkembangan konflik dan pasokan minyak dunia.