Bapanas Siapkan Bantuan Beras 997,2 Ribu Ton untuk 33 Juta Keluarga

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua secara serentak pada Agustus 2026. Sebanyak 997,2 ribu ton beras akan dibagikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga mendapat jatah 10 kilogram per bulan, dengan total alokasi untuk tiga bulan sekaligus.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa bantuan tahap pertama sudah rampung dan berjalan dengan baik. Ia berharap pelaksanaan tahap kedua, yang berfokus pada beras, bisa berjalan lebih lancar lagi.

"Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7%, selisih 0,3% yang belum itu di wilayah Papua, lalu beberapa wilayah Sumatera dan Sulawesi. Secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (15 Juli 2026).

Penyaluran bantuan tahap I, yang mencakup alokasi Februari dan Maret 2026, telah menjangkau 33,14 juta KPM atau 99,7% dari target. Dari sisi jumlah, beras yang tersalurkan mencapai 664,88 ribu ton, sementara minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.

Jika realisasi tahap I sebesar 664,88 ribu ton beras ditambah target tahap II yang mencapai 997,2 ribu ton, maka total bantuan pangan tahun 2026 bisa mencapai 1,66 juta ton. Angka ini melonjak 133,83% dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang hanya 710,78 ribu ton untuk alokasi empat bulan.

Ketut menjelaskan bahwa bantuan tahap II berupa beras dengan alokasi tiga bulan akan disalurkan sekaligus. Pemerintah menargetkan penyaluran dimulai pada Agustus 2026, setelah anggaran belanja tambahan (ABT) cair.

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis. Jadi telah diputuskan one shoot di Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Bapanas, tentu nanti Bapak Kepala Bapanas akan menugaskan Bulog," tutur Ketut.

Saat ini, proses yang berjalan adalah menunggu hasil reviu dari Kementerian Keuangan terhadap pengajuan ABT. Bapanas baru bisa menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog setelah ABT tersedia, sesuai rekomendasi perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang direviu oleh Kementerian Keuangan. Kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Bapanas. Setelah ada, baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," ucap Ketut.

Bapanas optimistis bahwa bantuan pangan hampir 1 juta ton ini bisa menekan harga beras di pasaran. Jika harga di tingkat konsumen stabil, inflasi pun lebih terkendali.

"Bayangkan 33 juta KPM kali 3 bulan, berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," papar Ketut.

Bantuan pangan beras ini merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya. Pada 2025, pemerintah hanya menyalurkan bantuan selama empat bulan dengan total 710,78 ribu ton. Kini, dengan alokasi tiga bulan sekaligus dan volume hampir 1 juta ton, pemerintah berharap dampaknya terhadap stabilitas harga lebih terasa. Namun, semua masih tergantung pada ketersediaan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan.