BBM Subsidi Tidak Sasaran: 63% Konsumsi Berpendapatan Tinggi

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih belum mencapai sasaran yang diinginkan. Menurut studi yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada tahun 2023, sebagian besar konsumen Pertalite adalah rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.

Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, menegaskan bahwa subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada yang mampu membeli. Ia berkata, “Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan seharusnya BBM subsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat yang benar memang membutuhkan, bukan masyarakat yang daya belinya tinggi.”

Dalam acara Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncor Anggaran di Jakarta, Kamis 23 April 2026, Andry menyoroti temuan INDEF. Ia mengutip, “Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.”

Andry menegaskan bahwa pemberian subsidi pada komoditas berisiko membuka celah bagi pihak yang tidak layak. Ia menambahkan, “Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite.”

Ia mengusulkan agar subsidi diarahkan langsung kepada individu, bukan lagi melalui komoditas. “Jangan sampai dipisahkan yang nggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda,” kata Andry.

Andry juga mengingatkan bahwa ketika terjadi gejolak geopolitik, tekanan fiskal di Indonesia akan meningkat karena pemerintah harus memperbesar subsidi agar harga BBM tidak naik. Ia menegaskan, “Jadi ini yang tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal.”

Kesimpulannya, kebijakan subsidi BBM saat ini masih tidak tepat sasaran. Fokus pada distribusi langsung kepada yang membutuhkan dapat mengurangi pemborosan dan menstabilkan fiskal negara.