Belanja Pendidikan 2025 Baru 19,1%, Target 20% Terkendala

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi belanja pendidikan pada tahun 2025 baru mencapai 19,1 persen. Angka ini masih di bawah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi anggaran pendidikan setiap tahun. Namun dalam praktiknya, ia mengakui ada berbagai kendala yang muncul. "Itu kan secara praktis seperti itu (20%), dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa saja unit, departemen yang menjalankan kebijakannya nggak siap, tetapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20%," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026.

Meski begitu, Purbaya optimistis realisasi anggaran pendidikan bisa melampaui 20 persen pada tahun 2026. Keyakinan ini didasari oleh sejumlah program baru di sektor pendidikan yang membutuhkan biaya besar. "Tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20%. Kalau kita lihat, kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program yang lain lagi apa ya? Panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital itu, itu cukup banyak biayanya," tutur Purbaya.

Selain program-program tersebut, pemerintah tahun ini juga menambah alokasi dana sebesar Rp 25 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan tambahan dana ini, Purbaya yakin target belanja pendidikan 20 persen dari APBN bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. "Jadi alokasi anggaran untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20% dan itu nggak susah-susah amat. Kalau belanja kan gampang, yang susah pas ngurangin itu kan," imbuh Purbaya.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi yang sudah lama menjadi perdebatan. Realisasi yang selalu mendekati namun belum pernah mencapai angka tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran di tingkat pelaksana. Pemerintah mengandalkan program-program baru dan tambahan dana LPDP untuk akhirnya memenuhi kewajiban konstitusional ini pada tahun 2026.