BGN Tutup SPPG Pangauban Sementara Setelah Kontroversi Video

Badang Gizi Nasional (BGN) menutup sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Penutupan ini terjadi setelah pengelola SPPG, Hendrik Irawan, terjerat kontroversi di media sosial.

Kontroversi bermula pada 15 Maret 2026 ketika Hendrik memposting video di akun TikToknya. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat menari di area kerja SPPG sambil menyebutkan “cuan” atau pendapatan sebesar Rp6 juta per hari. Video ini memicu kemarahan warganet yang mengkritik perilaku tidak profesionalnya.

BGN segera menanggapi. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menilai tindakan Hendrik sebagai “overacting” dan mengekspresikan kekecewaannya. Sanksi yang dijatuhkan meliputi teguran keras hingga pembekuan operasional, atau suspend, terhadap SPPG yang dikelola oleh Hendrik. Keputusan ini diambil setelah Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen Doni Dewantoro, turun langsung melakukan pemeriksaan dan menemui pihak terkait.

Selain kritik atas konten video, BGN juga menyoroti pelanggaran prosedur kesehatan. Nanik mempertanyakan mengapa Hendrik menari di dapur tanpa memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Hal ini dianggap melanggar protokol sanitasi yang ketat.

Hendrik akhirnya merespons lewat video klarifikasi. Ia mengatakan, “Pagi ini saya diberhentikan oleh Ibu Nanik selaku Badan Gizi Nasional. SPPG kami ditutup. Untuk sementara SPPG Pangauban tidak beroperasi.” Ia menambahkan, “Emang sih ini kesalahan saya, gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol, saya nge‑dance itu di ruangan tempat saya yang benar-benar saya tidak menyangka akan se‑viral ini.”

Dalam video lain, Hendrik menjelaskan klaim angka Rp6 juta. Ia menyatakan uang tersebut merupakan bentuk apresiasi atau insentif dari Presiden Prabowo Subianto, bukan hasil pemotongan anggaran makan anak‑anak sekolah. “Jadi itu insentif bukan diambil dari jatah anak‑anak, itu dari insentif yang bapak Presiden berikan karena saya membangun dapur SPPG ini menggunakan uang saya sendiri,” ujarnya.

Hendrik mengungkapkan bahwa ia telah merogoh kocek pribadi hingga Rp3,5 miliar untuk membangun fasilitas dapur di atas lahan seluas 1.000 meter persegi. Ia menegaskan pembangunan tersebut dilakukan tanpa bantuan modal awal dari pemerintah, sehingga ia mendapatkan insentif sebagai pengganti selama program berjalan. Meskipun menerima insentif harian, Hendrik menyatakan bisnisnya belum mencapai titik balik modal atau break‑even point. Ia juga meluruskan bahwa perhitungan keuntungan tersebut hanya berlaku untuk 24 hari kerja operasional.

Penutupan dapur SPPG Pangauban berdampak besar bagi pekerja lokal. Hendrik menyebutkan ada sekitar 150 relawan yang tidak akan bekerja. Ia menegaskan, “Ada sekitar 150 relawan yang tidak akan bekerja.” Penutupan ini memaksa ratusan relawan kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melanjutkan jadwal produksi makanan hingga akhir Maret.

Hendrik sebelumnya pernah viral karena menjadi korban kelalaian mantan kepala SPPG-nya, yang mengakibatkan hilangnya saldo operasional sebesar Rp1 miliar akibat phishing. Insiden “Joget Cuan MBG” menambah daftar masalah yang menimpa dapur miliknya.

Hendrik mengajukan permohonan maaf terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan kesiapannya untuk mematuhi sanksi yang ada. Dapur SPPG Pangauban dipastikan tidak akan melayani penyaluran makanan lagi hingga sanksi penangguhan dari BGN secara resmi dicabut.

Penutupan sementara ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan tata kelola program gizi. Sementara itu, BGN tetap menegaskan komitmennya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan makanan bagi masyarakat.