BPH Migas Tangkap Truk ‘Helikopter’ Beli BBM Subsidi Jepara

30 Mei 2026 – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan temuan penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penemuan ini terjadi saat pengawasan rutin terhadap penyaluran bahan bakar subsidi.

Menurut Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, truk yang terdeteksi menggunakan pola “helikopter”, yakni keluar masuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berulang kali untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar. Truk tersebut membawa 16 QR Code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. “Truk tersebut diduga beroperasi dengan pola 'helikopter' yakni keluar masuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara berulang untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.” Wahyudi menambahkan, “Truk menggunakan banyak QR Code dan pelat nomor polisi berbeda guna menghindari terdeteksinya transaksi mencurigakan pada sistem pengawasan.”

Transaksi diperkirakan berlangsung sekitar pukul 12.55 WIB. Kondisi truk terlihat kurang baik; tangki BBM terhubung dengan selang menuju tangki atas, memungkinkan penampungan hingga 1.000 liter. “Tadi transaksinya terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. Secara fisik kondisi truk kurang baik. Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang untuk naik ke tangki atas. Kemudian, dapat menampung BBM hingga 1.000 liter pembelian BBM subsidi,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada 31 Mei 2026.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa modus semacam ini sulit terdeteksi hanya dari pengamatan visual atau rekaman kamera pengawas. “Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kita lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPH Migas mengajak masyarakat, pelaku usaha hilir migas, aparat penegak hukum, dan semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sebagai mengawasi distribusi BBM subsidi. “Agar BBM subsidi ini bisa diberikan kepada orang yang berhak, BBM harus tepat sasaran,” ungkapnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan dan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan yang berhak.