BPJS Tandatangani Pakta Integritas 258 Mitra Kesehatan

BPJS Kesehatan menggelar penandatanganan pakta integritas bersama 258 mitra fasilitas kesehatan. Acara ini dirancang untuk menekan kecurangan atau fraud dalam skema pembayaran layanan tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa mitra tersebut terbagi menjadi 165 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), 43 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), 35 cathlab, 10 layanan radioterapi, dan 5 layanan radio nuklir.

Penandatanganan berlangsung di Graha Sanusi Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, pada 20 Mei 2026, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118.

“Pada hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Semangat Kebangkitan Nasional ini kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan, bersama-sama mencanangkan komitmen untuk menegakkan fakta integritas supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan pembiayaan yang sering kita sebut fraud,” kata Pujo.

Pujo menegaskan bahwa BPJS mengumpulkan dana rakyat yang harus dipertanggungjawabkan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan berkualitas yang dibutuhkan oleh rakyat.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun lalu BPJS Kesehatan telah melakukan efisiensi hingga Rp 6,5 triliun. Tahun ini, pihaknya menargetkan efisiensi senilai Rp 1 triliun yang dapat dicapai dalam 3 bulan.

Pujo menjelaskan mekanisme pemeriksaan berkas klaim. “Kita melakukan pemeriksaan berkas, itu berlapis-lapis. Sehingga kalau berkas klaim dari rumah sakit itu lengkap, kita bayar. Kalau terlambat, kita kena denda 1 persen,” ujarnya.

Jika dalam pemeriksaan terindikasi penyimpangan, klaim tersebut harus dikembalikan sehingga dapat dihemat. Ia menekankan bahwa target efisiensi Rp 1 triliun dalam 3 bulan merupakan quick win.

Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dalam ekosistem JKN.

Ia menyoroti tanggung jawab mulai dari memastikan akses pelayanan bagi masyarakat, menjaga mutu pelayanan kesehatan, mempertahankan keberlanjutan pembiayaan, hingga menjamin keselamatan pasien.

“Kementerian Kesehatan itu inginnya distribusi pelayanan kesehatan makin bagus. Tetapi pelayanan itu kan juga membutuhkan kualitas dan pembiayaan, tidak murah. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, saya yakin kita dapat menghadirkan layanan Program JKN yang semakin berkualitas, adil, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Acara ini menegaskan komitmen BPJS dan kementerian kesehatan untuk memperbaiki integritas dan efisiensi dalam sistem JKN, sekaligus menanggapi tantangan fraud dan pembiayaan publik.