BTN Luncurkan KPR Subsidi dan BSPS untuk MBR: Cicilan Murah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN, menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. Program ini berfokus pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, yang dirancang khusus bagi kelompok penghasilan terendah.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan perbedaan utama antara KPR subsidi dan kredit perumahan komersial. KPR komersial umumnya mensyaratkan batas minimum pendapatan, sementara untuk kredit subsidi menetapkan batas maksimal penghasilan. Dengan demikian, KPR subsidi dapat ditargetkan secara tepat ke mereka yang membutuhkan.

Menurut Nixon, kelompok desil tiga hingga desil delapan sudah dapat mengakses program KPR subsidi. “Desil tiga sampai desil delapan itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi kalau dari sisi KPR,” ungkap Nixon dalam acara Jogja Financial Festival, Sabtu (23 Mei 2026).

Untuk desil satu dan desil dua, yang memiliki penghasilan di bawah Rp 2,6 juta per bulan, akses ke KPR masih terbatas. Nixon menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS). “Desil satu, desil dua atau penghasilan di bawah Rp 2,6 juta per bulan Ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp 20 juta sampai Rp 25 juta per rumah tangga,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah sedang mengevaluasi opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. “Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil dua bisa dapat,” pungkasnya.

Langkah-langkah ini bertujuan membuat cicilan rumah menjadi lebih ringan dan memperluas jangkauan program ke lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah. Dengan kombinasi subsidi KPR, bantuan BSPS, dan tenor yang lebih panjang, BTN dan pemerintah berharap dapat meningkatkan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini menandai upaya terkoordinasi antara sektor perbankan dan pemerintah dalam memfasilitasi akses perumahan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dengan dukungan finansial dan kebijakan yang terfokus, potensi peningkatan kepemilikan rumah di kalangan MBR menjadi lebih realistis.