Bupati Bandung Ajukan Program Penanganan Banjir ke PUPR

Bupati Bandung Dadang Supriatna terus mendorong percepatan penanganan banjir yang sering melanda wilayah di Kabupaten Bandung. Salah satu langkah strategisnya adalah mengajukan tiga program prioritas penanganan banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Program tersebut disampaikan langsung kepada Minister PU Dody Hanggodo di kantor kementerian di Jakarta pada 21 April 2025.

Program yang diajukan mencakup normalisasi Sungai Cisungalah serta pembangunan kolam retensi di dua titik rawan banjir: Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, dan Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek. Dadang menjelaskan bahwa usulan pertama menargetkan normalisasi sungai yang melintasi Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Solokanjeruk.

"Atas atensi Pak Wakil Ketua DPR RI Kang H. Cucun, kami mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR agar penanganan banjir di Kabupaten Bandung bisa dipercepat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir," ujar Dadang dalam keterangannya.

Menurutnya, normalisasi Sungai Cisungalah menjadi langkah mendesak karena luapan sungai tersebut sering menimbulkan kerusakan luas. "Kondisi itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap jalan, permukiman, lahan pertanian hingga kegiatan ekonomi warga," katanya. "Kondisi itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap jalan, permukiman, lahan pertanian hingga kegiatan ekonomi warga," (duplikat). "Karena itu, normalisasi Sungai Cisungalah dinilai menjadi salah satu solusi penting agar debit air dapat mengalir lebih lancar dan mengurangi risiko banjir di kawasan timur Kabupaten Bandung," tambahnya.

Selanjutnya, Dadang menyoroti urgensi pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir di Tegalluar bahkan merendam sebagian besar wilayah desa. Ribuan warga terdampak dan aktivitas masyarakat terganggu akibat genangan yang mencapai lebih dari satu meter," ucapnya. Ia menegaskan bahwa kolam retensi diperlukan untuk menampung limpasan air dari sungai besar seperti Sungai Cikeruh, Sungai Citarik, dan Sungai Citarum, yang alirannya berasal dari Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. "Alirannya kan dari wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang," bebernya.

Dadang juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, termasuk normalisasi saluran, pengerukan drainase, dan penanganan Sungai Cipamokolan Lama. Namun, ia menilai langkah tersebut perlu diperkuat dengan pembangunan kolam retensi agar air dapat ditampung sebelum masuk ke kawasan permukiman.

Usulan berikutnya adalah pembangunan kolam retensi di Desa Sukamanah, yang juga sering terdampak banjir saat curah hujan tinggi. "Kami sebelumnya telah menyiapkan rencana pembangunan kolam retensi di lahan sekitar 1,5 hektare di Desa Sukamanah. Sementara di Tegalluar, lahan yang disiapkan mencapai sekitar 3,5 hektare," ungkapnya.

Dadang berharap seluruh usulan tersebut dapat segera direalisasikan oleh Kementerian PU agar penanganan banjir di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih cepat dan memberikan solusi yang lebih permanen bagi masyarakat. "Kami berharap usulan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian PU. Semoga lancar dan cepat realisasinya, sehingga masyarakat di Majalaya, Solokan Jeruk, Bojongsoang dan Rancaekek bisa segera merasakan manfaatnya," jelas Dadang.

Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPR RI, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi persoalan tersebut secara komprehensif. "Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI dan seluruh pihak menjadi sangat penting," pungkasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bupati Bandung berharap dapat mengurangi dampak banjir yang sering mengganggu kehidupan warga, infrastruktur, dan ekonomi di wilayah timur Kabupaten Bandung. Kerja sama antara lembaga pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai solusi jangka panjang.