Danantara Suntik Rp 1,7 Triliun per Tahun untuk Program Sosial

Danantara, badan pengelola investasi milik negara, berkomitmen mengucurkan dana sebesar US$ 100 juta atau setara Rp 1,7 triliun setiap tahunnya untuk program-program sosial. Dana tersebut akan disalurkan melalui Danantara Trust, unit filantropi resmi yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Fokus utama pendanaan ini mencakup tiga bidang: kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.

Rosan Roeslani, CEO Danantara, menyampaikan harapannya agar lembaga filantropi ini mampu membangun kepercayaan di mata internasional. Ia menegaskan komitmen tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2025.

"Danantara Indonesia memang berkomitmen untuk setiap tahunnya minimum memberikan pendanaan US$ 100 juta kepada Danantara Trust, itu adalah komitmen kami. Harapannya dengan pendanaan ini kita bisa berkontribusi memang di tiga bidang, kesehatan, edukasi, dan juga sanitasi," kata Rosan dalam kesempatan tersebut.

Salah satu program yang sudah berjalan adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi 1.343 calon dokter spesialis. Beasiswa ini tidak hanya menutup biaya kuliah, tetapi juga biaya hidup selama masa pendidikan. Rosan menjelaskan bahwa dukungan biaya hidup ini penting karena para dokter tidak bisa bekerja atau membuka praktik selama menjalani pendidikan spesialis. Proses pendidikan tersebut diperkirakan berlangsung antara 3 hingga 6 tahun.

"Jadi kami pun memberikan tidak hanya dari segi beasiswanya saja, tapi juga biaya untuk hidup mereka selama mengikuti pendidikan sebagai dokter spesialis atau living expenses-nya," jelas Rosan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Danantara Trust telah menyetujui pendanaan untuk dua program kesehatan. Rinciannya, Rp 200 miliar dialokasikan untuk vaksinasi HPV guna mencegah kanker serviks, dan Rp 600 miliar untuk beasiswa pendidikan dokter spesialis.

Budi menyebut bantuan vaksinasi HPV diharapkan bisa mempercepat upaya pencegahan kanker serviks di Indonesia. Sebelumnya, keterbatasan anggaran membuat program ini diperkirakan butuh waktu hingga 15 tahun untuk selesai. Dengan tambahan dana dari Danantara Trust, target waktu tersebut bisa dipersingkat.

"Programnya harusnya 15 tahun karena uangnya kurang. Dengan adanya bantuan Danantara Trust ini kita pengen percepat. Siapa tahu bisa 10 tahun sampai 5 tahun," ujar Budi.

Pendanaan untuk pendidikan dokter spesialis akan diprioritaskan bagi daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Budi mencontohkan wilayah Nias dan Papua Pegunungan yang membutuhkan dokter spesialis untuk menangani penyakit seperti stroke dan jantung. Para dokter yang mengikuti program ini akan mendapatkan pembiayaan penuh selama menjalani pelatihan, baik di Jakarta maupun luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diwajibkan kembali ke daerah asal untuk memberikan pelayanan kesehatan.

"Selama 3-4 tahun mereka dididik, mereka dibiayai penuh oleh Danantara, dan kita bilang kalau pulang harus kembali ke misalnya Papua Pegunungan atau Nias menyelamatkan nyawa dari sana," tutup Budi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Wilayah seperti Nias dan Papua Pegunungan menjadi prioritas penempatan para dokter spesialis setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Para dokter yang mengikuti program ini akan menjalani pelatihan di Jakarta maupun luar negeri, dengan seluruh biaya ditanggung. Setelah lulus, mereka diwajibkan kembali ke daerah asal untuk memberikan pelayanan kesehatan, terutama untuk menangani penyakit seperti stroke dan jantung yang banyak ditemui di wilayah tersebut.

"Selama 3-4 tahun mereka dididik, mereka dibiayai penuh oleh Danantara, dan kita bilang kalau pulang harus kembali ke misalnya Papua Pegunungan atau Nias menyelamatkan nyawa dari sana," tutup Budi.

Dengan alokasi dana tahunan yang konsisten, Danantara Trust berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi program-program sosial di Indonesia. Kombinasi antara bantuan pendidikan dan kesehatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang, terutama dalam hal pemerataan akses layanan kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga medis. Keberadaan lembaga filantropi ini juga menandai langkah baru dalam pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan sosial.