Dek Fadh Selesaikan Perselisihan Pidie Jaya, Pelayanan Stabil

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh) turun langsung ke Pidie Jaya untuk memecahkan perselisihan antara Bupati Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri. Mediasi ini berlangsung sepanjang malam, berakhir dengan kesepakatan damai dan rekonsiliasi.

Ketegangan muncul sejak 18 Februari 2025 ketika kedua pejabat dilantik. Hasan Basri mengeluhkan belum adanya pelimpahan tugas sesuai undang‑undang. Sementara Sibral Malasyi merasa kewenangannya terpinggirkan. Konflik ini mengancam kelancaran pelayanan publik di daerah.

Menanggapi situasi, Wakil Gubernur Dek Fadh mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan daerah menjadi prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Pemerintah Aceh ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan baik. Karena itu, kedua pihak akan kita dudukkan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik,” kata Dek Fadh dalam keterangannya, Kamis (2 April 2026).

Mediasi tidak terjadi secara instan. Dek Fadh memulai pendekatan persuasif dengan menemui Hasan Basri pada pagi hari dan Sibral Malasyi pada siang hari. Ia juga melibatkan tokoh masyarakat dan Ketua MPU Pidie Jaya, Abiya Kuta Krueng untuk mendorong rekonsiliasi. Setiap pertemuan bertujuan menyerap aspirasi dan akar permasalahan.

“Melalui forum mediasi ini diharapkan bupati dan wakil Bupati Pidie Jaya dapat mencapai kesepahaman, sehingga hubungan kerja kembali harmonis dan fokus pada pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah,” jelasnya.

Puncak mediasi terjadi pada Kamis malam di kediaman dinas Wakil Gubernur di Blang Padang, Banda Aceh. Dalam pertemuan tertutup, Bupati Sibral Malasyi dan Wabup Hasan Basri akhirnya sepakat mengakhiri perselisihan. Mereka menandai kesepakatan dengan aksi salam komando dan saling berangkulan, simbol perdamaian dan komitmen baru.

Menanggapi keberhasilan mediasi, Dek Fadh menekankan pentingnya langkah cepat. “Mediasi ini merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar upaya pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh berbagai persoalan,” ujar Dek Fadh, Jumat (3 April 2026).

Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus berada di atas segalanya, terutama bagi Pidie Jaya yang tengah fokus pada pembangunan pascabencana. “Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan dapat kembali berjalan solid, fokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan memastikan pembangunan di Pidie Jaya terus bergerak maju,” pungkasnya.

Dengan mediasi yang berhasil, Pidie Jaya kini berada di jalur stabilitas. Pemerintah daerah dapat kembali memusatkan energi pada pelayanan publik dan pembangunan, menghindari gangguan yang dapat menurunkan kualitas hidup warga. Langkah Dek Fadh menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang responsif dapat menenangkan ketegangan dan memulihkan kerja sama antar pejabat.