DPR Aceh Minta Pertemuan Tanpa Pimpinan dengan Gubernur

Pada Senin, 6 April 2026, rapat paripurna DPR Aceh digelar di Gedung Paripurna DPR Aceh. Agenda utama rapat adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Aceh tahun 2025. Ketua rapat, Zulfadli, memimpin rapat bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

Di sela-sela rapat, anggota DPR Aceh, Rijaluddin, mengangkat satu permohonan. Ia menyatakan bahwa seluruh anggota legislatif ingin bertemu dengan gubernur tanpa kehadiran pimpinan lembaga. Rijaluddin tidak menjelaskan alasan di balik keputusan itu.

Ketika Zulfadli hendak menutup rapat, Rijaluddin menginterupsi. Ia mengaku ingin menyampaikan satu permohonan. "Saya tidak banyak pimpinan, satu permohonan saja," kata Rijaluddin.

Zulfadli meminta Rijaluddin menunggu di rapat paripurna berikutnya untuk mengkomunikasikan permohonan tersebut. Rijaluddin mengaku akan melanjutkan rapat dan meminta maaf kepada Zulfadli. Namun ia tetap bersikeras ingin berbicara.

Rijaluddin menegaskan permohonan itu khusus untuk gubernur saja. Ia mengatakan, "Ini khusus untuk gubernur saja, tidak untuk yang lain, ini permohonan kami,"

Ketika Zulfadli menyatakan bahwa gubernur memiliki agenda lain, Rijaluddin bersikukuh. Akhirnya, Zulfadli memberikan kesempatan kepada Rijaluddin untuk berbicara. Ia mengulangi permohonannya: "Pak gubernur, kami meminta, seluruh anggota DPRA berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan. Setuju kawan-kawan semuanya? Itu permohonan kami dari lubuk hati paling dalam. Pak gubernur kami mohon kebijaksanaannya,".

Rijaluddin tidak mengungkapkan apa yang akan dibahas dengan gubernur atau alasan mengapa pimpinan lembaga tidak terlibat. Permohonan ini masih menunggu keputusan akhir dari gubernur.

Permohonan ini mencerminkan ketegangan antara DPR Aceh dan gubernur. Seluruh anggota DPR Aceh menuntut pertemuan tanpa pimpinan, sementara gubernur belum memberikan tanggapan resmi. Situasi ini menambah dinamika politik di Aceh.