DPRD Bogor Alokasikan Rp30‑40 Miliar Kesiapsiagaan Bencana

Pada 30 April 2026, Dr. Adityawarman Adil, Ketua DPRD Kota Bogor, hadir di Kantor BPBD Kota Bogor, Tanah Sareal untuk menyaksikan Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

Ia datang bersama Ketua Pansus BPBD Nasya Kharisa Lestari, Wakil Ketua Pansus H. Murtadlo, dan Ketua Badan Kehormatan Safrudin Bima.

Selama sambutannya, Dr. Adityawarman Adil mengapresiasi Kencana, menegaskan bahwa Camat dan aparatur wilayah telah menanamkan jiwa kesiapsiagaan sejak lama.

Namun ia juga mengingatkan posisi geografis Indonesia di jalur Ring of Fire, yang menuntut kewaspadaan ekstra. Potensi bencana kategori sedang hingga tinggi memerlukan penguatan kapasitas di tingkat kecamatan.

Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi kita semua, kata Adityawarman dalam keterangan yang diterima detikJabar, Kamis (30/4/2026).

Sebagai bukti dukungan parlemen, ia menjelaskan bahwa DPRD Kota Bogor terus mengawal fungsi anggaran (budgeting) agar penanggulangan bencana berjalan optimal di lapangan.

Melalui pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dialokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan porsi yang signifikan. Setiap tahunnya, anggaran sekitar Rp30‑40 miliar dialokasikan untuk BTT. Salah satu peruntukan utamanya adalah penanggulangan bencana agar penanganan darurat tidak terbentur kendala biaya.

Kabar penting lainnya adalah progres pembahasan Raperda Pembentukan BPBD yang mandiri. Saat ini, status kelembagaan BPBD Kota Bogor masih dipimpin pejabat Eselon III. Melalui regulasi baru ini, DPRD menargetkan peningkatan status menjadi Eselon II. Langkah strategis ini bertujuan agar sisi operasional dan penganggaran dalam kondisi darurat dapat dilakukan dengan jauh lebih optimal.

Adityawarman menargetkan Pansus yang dipimpin Nasya Kharisa Lestari dapat merampungkan tugasnya sebelum ketuk palu anggaran perubahan tahun ini. Ia menekankan, secanggih apa pun regulasi dan sebesar apa pun anggaran, kunci keberhasilan tetap ada pada kolaborasi antarinstansi di bawah komando Wali Kota.

Kehadiran kita di sini adalah untuk saling menguatkan. Kita memang tidak bisa memilih kapan dan di mana bencana akan terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk selalu siaga, pungkasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi melalui alokasi dana, regulasi, dan kerja sama lintas lembaga.