Golkar Sulsel Pertimbangkan Aklamasi Pilih Ketua DPD I

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar, mengusulkan agar pemilihan ketua DPD I Golkar Sulsel berlangsung melalui aklamasi saat Musyawarah Daerah (Musda). Musda adalah forum di mana kader partai berkumpul untuk menyepakati keputusan. Acclamation berarti semua pihak setuju tanpa pemungutan suara.

Sukri Tamma, pakar politik Universitas Hasanuddin, menanggapi usulan tersebut. "Pernyataan ketua umum, saya kira penting untuk menjaga soliditas, aklamasi adalah sebuah pilihan," ujarnya pada 18 Mei 2026.

Sukri menegaskan bahwa keputusan Bahlil tidak semata-mata tekanan dari elite atau DPP. "Bukan kemudian menekan, tapi itu merepresentasi keinginan sebagian besar, atau kalau bisa semua kader internal. Mestinya, hasilnya itu kalau aklamasi dan betul-betul dengan kondisi objektif artinya siapa pun yang terpilih bisa diterima langsung semua kader," jelasnya.

Menurutnya, aklamasi yang baik lahir dari kesepakatan mayoritas kader, bukan paksaan pusat. "Jadi kalau saya, aklamasi itu (arahan Bahlil) harus dimaknai sebagai representasi sebagian besar atau kalau bisa semua DPD II selaku pemilik suara di Musda Golkar Sulsel," ungkap Sukri.

Jika tidak ada aklamasi, Musda kemungkinan akan diputuskan lewat voting atau kompetisi antar calon. Sukri memperingatkan risiko. "Polarisasi internal karena kader terbelah mendukung kandidat masing-masing. Konsolidasi partai menjadi lebih lama setelah Musda karena kubu yang kalah perlu dirangkul kembali," katanya.

Sukri menambahkan, ketua terpilih nantinya bisa menghadapi hambatan dalam menyusun kepengurusan jika dukungan internal tidak solid. "Sementara energi partai tersita untuk meredam konflik internal, padahal partai lain sudah bergerak menghadapi Pemilu," ia menyatakan.

Ia juga menyoroti implikasi bagi strategi partai. "Ini punya implikasi kepada ketua terpilih nantinya yang akan menyusun kepengurusan, menyusun strategi. Sementara Golkar bebannya mencoba meraih kembali posisi pertama setelah sekian lama menang terus di Sulsel, baru pemilu kemarin kursi ketua DPRD Sulsel diambil alih oleh NasDem," tambah Sukri.

Salah satu calon yang muncul adalah Munafri 'Appi' Arifuddin, Wali Kota Makassar. Appi mengklaim didukung mayoritas atau 21 DPD II Golkar di Sulsel. "Artinya jika memang Appi yang didukung mayoritas atau 21 DPD II pemilik suara itu, saya kira ini mestinya bisa jadi pertimbangan ketua umum untuk aklamasi, kalau memang pemaknaan aklamasi itu objektif merepresentasikan mayoritas dukungan akar rumput di Sulsel," jelas Sukri.

Sukri menegaskan bahwa aklamasi tanpa mempertimbangkan aspirasi mayoritas DPD II akan terasa dipaksakan oleh elite DPP Golkar. "Jika aklamasi tanpa mempertimbangkan aspirasi mayoritas DPD II akan terkesan dipaksakan oleh elite DPP Golkar. Dia khawatir, niat kader mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel tak tercapai," ia mengungkapkan.

Ia menambahkan bahwa jika tidak sesuai mayoritas DPD II, keinginan aklamasi akan menjadi sekadar keinginan elite, yang tidak mencerminkan kondisi objektif di tingkat DPD II. "Jika tidak sesuai mayoritas DPD II artinya keinginan aklamasi itu seperti keinginan elite saja karena itu kan tidak menggambarkan kondisi objektif di tingkat DPD II sehingga dikhawatirkan kondisi pasca musda dan kerja-kerja partai menghadapi pemilu mendatang tidak sesuai harapan," pungkas Sukri.

Muhidin M Said, Plt Ketua DPD I Sulsel, mengungkap pesan Bahlil tentang Musda. Ia menyatakan akan menemui Ketua Umum untuk menentukan jadwal Musda setelah konsolidasi 24 DPD II Golkar di Sulsel selesai. "Saya akan bicarakan dengan Ketum kapan kita bisa Musda karena di Sulsel ini sudah kompak. Jadi nanti harapan Ketum, dari 36 provinsi yang sudah Musda semuanya aklamasi," ujarnya.

Muhidin menegaskan kesiapan Musda setelah semua DPD II kabupaten/kota setuju. Ia menyerukan dialog dan mufakat. "Ke depan kita harus lebih solid, kalau ada problem sampaikan dengan hati yang jernih dan kepala dingin. Mari kita berdiskusi dan berdialog. Ketum minta semua Musda agar aklamasi," tambahnya.

Golkar di Sulsel berusaha menjaga persatuan dengan memilih cara aklamasi, yang dianggap dapat menghindari konflik internal. Proses ini menuntut dukungan mayoritas DPD II agar keputusan dianggap objektif.

Dengan adanya calon mayoritas seperti Appi, partai berharap aklamasi dapat melegitimasi pemilihan. Namun, risiko ketidaksetujuan mayoritas tetap ada, sehingga pemimpin partai harus memastikan semua kader merasa terwakili.

Kesimpulannya, Golkar Sulsel tengah menimbang antara aklamasi dan pemungutan suara untuk pemilihan ketua DPD I. Keputusan akhir akan mempengaruhi persatuan partai dan kesiapan menghadapi pemilu berikutnya.