Gubernur Jatim Peringatkan Kemarau 2026 Kering, Siap El Nino

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa musim kemarau tahun 2026 akan lebih kering dibandingkan tahun 2025. Ia mengajak semua pihak untuk waspada dan bersiap menghadapi fenomena El Nino.

“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut BMKG, terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025,” kata Khofifah di Surabaya, Senin, 27 April 2026.

Menurut rilis BMKG, musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan dimulai pada bulan Mei, menutupi sekitar 56,9% wilayah. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus, mencakup 70,9% wilayah. Bahkan, periode kritis diprediksi meluas hingga mencapai 72,5% wilayah.

Durasi musim kemarau tahun ini juga diperkirakan cukup panjang, yakni mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim.

Khofifah mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman kemarau ekstrem yang dipicu El Nino. Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan merupakan kunci utama untuk menekan risiko dan dampak bencana, sehingga langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis data.

“Mari bersama-sama memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur.”

Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi. Khofifah juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana. Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah tanpa diawasi, menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan potensi bencana kepada pemerintah setempat.

“Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla,” imbaunya.

Sinergi pemerintah dan masyarakat sejauh ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilihat dari tren penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur dari tahun ke tahun. IRB Jatim pada tahun 2021 berada di angka 117,26, menurun di tahun 2022 menjadi 108,69 dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 101,65. Tidak sampai di sana, IRB Jatim juga menurun di tahun 2024 menjadi 95,75 dan tahun 2025 meningkat menjadi 108,36.

“Untuk tahun 2025, mengapa naik lagi, karena ada perubahan variabel Hazard / Bahaya (H) dan Vulnerability/Kerentanan (V) dalam Surat BNPB Nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Timur. Namun sejatinya setiap tahun kita terus menurunkan indeks risiko bencana di Jatim,” tegasnya.

Menurunkan IRB menjadi penting di Jawa Timur terutama karena provinsi ini memiliki keragaman potensi bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.

Berdasarkan data, selama periode 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen kejadian bencana di Jawa Timur merupakan bencana hidrometeorologi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang sedang dihadapi saat ini.

“Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegasnya.

Pada tahun 2026, sejak Januari hingga 31 Maret, tercatat telah terjadi 121 kejadian bencana alam di Jawa Timur, yang didominasi oleh angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir sebanyak 27 kejadian. Dampak dari kejadian tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi puluhan ribu kepala keluarga.

Menurut Khofifah, tingginya dinamika bencana pada triwulan pertama tahun 2026, terutama pada masa pancaroba, menjadi peringatan dini bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan. “Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bersama kita lakukan antisipasi,” ujarnya.

Khofifah mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi, mempercepat langkah, dan memastikan kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi potensi bencana. “Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, pernyataan Gubernur menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino. Data dan tren IRB menunjukkan bahwa meski ada kenaikan pada tahun 2025, upaya berkelanjutan masih berhasil menurunkan risiko bencana di Jawa Timur. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan data ilmiah, Jawa Timur dapat menghadapi musim kemarau yang lebih kering dan mengurangi potensi kerugian.