Gubernur Umumkan Rekrutmen 35.476 Posisi Koperasi Indonesia

Gubernur Indonesia mengumumkan program rekrutmen besar-besaran yang menargetkan lebih dari tiga puluh ribu posisi di sektor koperasi. Program ini diharapkan memperkuat jaringan koperasi di seluruh wilayah, termasuk unit-unit yang berhubungan dengan BUMN.

Jumlah posisi yang dibuka mencapai 35.476 jabatan. Sebagian besar, sekitar 30.000 posisi, ditujukan bagi manajer koperasi. Manajer ini akan bertugas di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara 5.476 posisi tersisa dialokasikan untuk pegawai Kampung Nelayan Merah Putih, yang akan berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Para pendaftar yang lolos akan masuk ke dalam sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Kontrak ini bertujuan memperkuat operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Proses pendaftaran dimulai pada 15 April 2026 dan berakhir pada 24 April 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Klik di sini untuk mendaftar.

Berikut urutan jadwal seleksi:

• Pengumuman Seleksi: 15 April 2026 – 24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi: 15 April 2026 – 24 April 2026
• Seleksi Administrasi: 15 April 2026 – 25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 26 April 2026 – 27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi: 1 Mei 2026 – 4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 5 Mei 2026 – 14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi: 17 Mei 2026 – 19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan: 20 Mei 2026 – 23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan: 24 Mei 2026 – 7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 15 Juni 2026 – 17 Juni 2026

Persyaratan bagi calon manajer koperasi meliputi:

• Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) dari semua jurusan
• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
• Usia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran

Manajer koperasi akan mengelola berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga pergudangan. Untuk mempersiapkan mereka, kementerian akan menyediakan pelatihan khusus.

Dilatih setelah merekrut, diseleksi, kemudian yang diterima nanti akan dilatih, Kementerian Koperasi nanti akan terlibat untuk mengadakan modul-modul pelatihan," jelas Ferry.

Gaji manajer belum diumumkan secara resmi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa skema gaji akan disesuaikan dengan latar pendidikan masing-masing calon. "Gajinya nanti. Ya kan ada D3, D4, S1 ntar lah ya. Gajinya bisa diikutin, bisa diikutin. Kita kan enggak ikut sampai rupiahnya," papar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (15 April 2026), yang dikutip detikJateng.

Selain itu, kementerian telah mengalokasikan anggaran Rp 156 miliar untuk upah tenaga pendamping. Tenaga pendamping akan menerima gaji Rp 6,5 juta per bulan, sementara asisten bisnis akan dibayar Rp 7,5 juta per bulan dengan kontrak tiga bulan.

Pengadaan gaji tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden khusus untuk pengadaan SDM, termasuk sumber keuangan untuk pembiayaan gaji para manajer yang diterima," ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (20 April 2026).

Proses seleksi dijalankan secara transparan dan tidak mengenakan biaya. Namun, pemerintah menegaskan bahwa domisili pelamar dapat menjadi faktor penentu jika ada dua atau lebih pelamar dengan skor yang sama. Misalnya, pelamar dari Lampung dan Jawa Timur dengan skor identik akan lebih diprioritaskan jika penempatan berada di Jawa Timur.

Untuk menghindari penipuan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. "Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong," tegas Zulkifli dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah.

Program ini menandai langkah signifikan pemerintah dalam memperkuat sektor koperasi. Dengan ribuan posisi terbuka, banyak peluang bagi tenaga kerja muda untuk terlibat langsung dalam pengelolaan usaha mikro dan menengah. Sementara skema gaji dan pelatihan yang disiapkan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.