Guru SD Lempongsari Keluhkan Makanan MBG Tidak Layak

Umi Mahmudah, guru kelas 5 di SDN Lempongsari, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap layanan SPPG yang menyediakan MBG bagi muridnya. Ia menegaskan bahwa sejak akhir 2025 ia telah sering mengajukan keluhan, namun perbaikan hanya bersifat sementara. “Keluhan kami itu sudah dari sejak lama, sejak akhir 2025. Kami sudah sering komplain, tapi perbaikannya hanya sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula,” ujarnya pada hari Senin, 30 Maret 2026.

Umi menyoroti beberapa masalah utama: menu makanan, kebersihan dapur, dan kualitas bahan. Ia menilai menu Ramadan sebelumnya tidak sehat. “Menu saat Ramadan kemarin itu banyak kayak gorengan semacam nugget kan berminyak, terus dibungkus plastik. Buahnya juga tidak sesuai standar, jeruk itu juga ukurannya tidak sesuai standar,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingat kejadian ketika makanan sudah tidak layak sejak program MBG dimulai. “Kita sebagai penerima sudah sering menyampaikan keluhan, dulu pernah dapat nasi goreng, ternyata sudah tidak layak, basi. Terus murid kami pernah dapat roti bolu kukus yang sudah berjamur,” katanya. Umi menegaskan bahwa meski SPPG menerima laporan, kualitas tetap sama. “Kita sudah menyampaikan beberapa kali, PIC SD sudah menyampaikan keluhan kami, tapi masih saja diulangi. Bahkan mereka tidak memperbaiki kualitas, masih sama seperti dulu,” tuturnya.

Keluhan tidak hanya datang dari sekolah. Warga RW di Kelurahan Lempongsari juga melaporkan masalah serupa. Umi menyebut bahwa keluhan menumpuk tanpa ada perbaikan. “Mau tidak mau keluhan dari penerima semakin menumpuk, sampai tim dari pusat turun langsung ke SPPG untuk melihat langsung proses produksinya. Padahal keluhan kami sudah dari tahun lalu,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa SPPG sering memperbaiki menu hanya selama satu atau dua minggu, lalu kembali ke kondisi lama. “Menu yang diberikan kurang layak, yang lainnya padahal bisa memberikan menu bagus, kenapa SPPG ini tidak bisa,” imbuhnya.

Selama sidak, ditemukan berbagai masalah di dapur SPPG. Umi melaporkan lantai kotor, sayuran busuk, dan buah jeruk yang banyak sudah busuk. “Ditemukan kondisi dapur kurang layak, lantai kotor, ada sayuran busuk, bahkan buah seperti jeruk juga banyak yang sudah busuk,” ungkapnya.

Meski kondisi tersebut, Umi belum menemukan bukti gangguan kesehatan serius pada siswa. Sekolah telah mengimbau siswa dan orang tua untuk berhati-hati. “Kami selalu sampaikan, kalau makanan dirasa tidak layak, jangan dimakan,” terangnya. Ia berharap sidak dari BGN dapat memaksa SPPG memperbaiki kebersihan dan kandungan gizi. “Harapan kami minta tolong kebersihannya benar-benar dijaga karena ini untuk anak-anak. Selain itu harus memperhatikan higienisnya, makanannya layak konsumsi, perhatikan nilai gizinya,” pintanya. Ia menambahkan, “Karena kemarin puasa menu yang disajikan seringnya kacang, keripik, itu apakah bergizi? Buah juga diperhatikan, karena ada yang dapat jeruk busuk.”

Hari ini, mediasi diadakan antara SPPG, Posyandu, koordinator sekolah penerima MBG, dan kelurahan. SPPG menolak diwawancarai saat ditanya awak media dan meminta wartawan menulis surat. “Saya relawan, nggak tahu ini. Nanti sama yang berwenang saja. (Yang berwenang dari SPPG siapa?) Kurang tahu, saya relawannya,” kata salah satu relawan SPPG Lempongsari yang tidak mau disebut namanya setelah mediasi.

Lurah Lempongsari, Tin Subekti, memfasilitasi mediasi. Ia menjelaskan tujuan diskusi hari ini adalah mencapai kesepakatan terkait surat pengaduan kader Posyandu untuk pemberhentian operasional SPPG Lempongsari. “Intinya dari pihak SPPG itu berharap ada pencabutan dari pihak yang komplain kemarin, sudah tadi. Jadi, dari pihak yang komplain kemarin intinya akan menarik surat tersebut tapi dengan beberapa catatan,” ujarnya. Ia mengakui bahwa SPPG baru meminta mediasi setelah ada surat permintaan pemberhentian.

Subekti menambahkan bahwa kader Posyandu menemukan buah tidak layak dan mengirimkan surat ke SPPG. “Tapi tadi sudah ada catatan yang mau dituangkan ke dalam surat kesepakatan, sebagai klarifikasi, tindak lanjut dari surat pencabutan,” ujarnya. Ia menekankan tanggung jawab orang tua dan kader dalam memantau nutrisi anak. “Tanggung jawab kita sebagai orang tua, kader, di bawah kita kan ada anak-anak, balita, bumil, busui, nutrisinya benar-benar harus diperhatikan. Kalau kurang layak kita sampaikan. Itu ditemukan awal puasa. Pisangnya busuk,” pungkasnya.

Umi menegaskan bahwa masalah ini belum pernah diselesaikan. Ia berharap pihak SPPG akan memperbaiki kebersihan dan kualitas menu. “Kami berharap dengan adanya sidak dari BGN, ke depan pihak SPPG dapat memperbaiki kualitas makanan, terutama dari sisi kebersihan dan kandungan gizi.”

Seiring berjalannya mediasi, pihak SPPG tetap bersikap enggan memberikan penjelasan langsung kepada media. Koordinator SPPG meminta wartawan menulis surat, menandai ketegangan antara pihak penyedia layanan dan penerima. Sementara itu, warga dan guru terus menekan agar kebijakan MBG di Lempongsari dapat memprioritaskan keamanan dan kesehatan anak.

Dalam konteks lebih luas, masalah ini mencerminkan tantangan dalam penyediaan program gizi di daerah. Meskipun program MBG bertujuan memberi makanan bergizi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala kualitas, kebersihan, dan transparansi. Keterlibatan lembaga seperti BGN dan Posyandu menjadi penting untuk memastikan standar gizi terpenuhi dan risiko kesehatan diminimalkan.