Gus Ipul Buka MPLS Sekolah Rakyat, 28.478 Siswa Tercatat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat (SR) pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Acara pembukaan ini berlangsung di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat yang tercatat secara nasional mencapai 28.478 orang. Jumlah ini tersebar di tiga jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD, terdapat 6.305 siswa. Sementara itu, jenjang SMP memiliki 11.186 siswa, dan SMA diikuti oleh 11.077 siswa. Ia menambahkan bahwa angka ini masih jauh dari target akhir yang ditetapkan, yaitu sebanyak 43.346 siswa.

Gus Ipul secara khusus memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sragen. Menurutnya, meskipun daerah tersebut memulai proses pembelajaran paling akhir dibandingkan daerah lain, semangatnya patut dihargai. "Saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat karena Kabupaten Sragen ini memulainya paling akhir. Jadi memulai proses pembelajaran ada di bulan Juli dan Agustus. Nah ini termasuk yang paling akhir di bulan September," ujarnya di Sekolah Rakyat Sragen.

Pernyataan penting lainnya yang disampaikan Gus Ipul adalah soal anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 4 triliun untuk kebutuhan operasional program Sekolah Rakyat pada tahun ini. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 45.000 siswa. Ia merinci, perkiraan biaya operasional per siswa berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta setiap bulannya. "Indeksnya ya kita masih terus hitung ya, tetapi sekurang-kurangnya paling enggak hitungannya itu sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per siswa per bulan," jelasnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa dana sebesar Rp 4 triliun itu murni untuk biaya operasional pendidikan. Artinya, uang tersebut tidak digunakan untuk pembangunan fisik gedung sekolah. Pembangunan gedung Sekolah Rakyat, menurut dia, menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dibangun secara permanen. "Untuk tahun ini alokasinya kira-kira 45.000 siswa ya, anggaran operasional kita secara keseluruhan itu kurang lebih Rp 4 triliun," tuturnya.

Rincian penggunaan dana operasional ini cukup luas. Mulai dari pembayaran gaji para guru, biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, hingga berbagai kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar. Gus Ipul memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara ini akan diawasi dengan ketat. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. "Ada mekanismenya semua, setiap uang yang dikeluarkan oleh negara harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada hitungannya itu," tegasnya.

Menteri Sosial juga memberikan penjelasan mengenai sasaran utama dari program Sekolah Rakyat. Sekolah dengan fasilitas dan anggaran besar ini hanya diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera. Lebih spesifik lagi, sasarannya adalah kelompok miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan data pemerintah. Gus Ipul menjamin tidak ada celah bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya di sini. Proses seleksi melibatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diverifikasi secara berlapis oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Dinas Sosial setempat. "Siapa saja boleh (sekolah di sini) selama memenuhi kriteria. Nanti ada BPS yang mengukur kerja sama dengan Bupati atau Walikota. Jadi tidak bisa orang main titip-titipan, enggak bisa," jelasnya.

Terakhir, Gus Ipul memaparkan rencana pengembangan infrastruktur Sekolah Rakyat. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen di 104 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas setiap sekolah juga akan ditingkatkan. Dari yang semula menampung 1.000 siswa, menjadi 2.000 siswa per sekolah. Kapasitas ini mencakup seluruh jenjang, dari SD, SMP, hingga SMA. "Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini," pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan anggaran operasional yang besar per siswa, pemerintah berharap kualitas pendidikan yang diterima dapat setara dengan sekolah-sekolah unggulan, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.