Hilirisasi Nikel di Malut Naik PAD dan Tenaga Kerja

Hilirisasi nikel, proses menambah nilai tambah di wilayah produksi, dianggap memperkuat pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah. Di Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama keberhasilan inisiatif ini.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan yang berasal dari potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lokal. Kenaikan PAD memberi ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan dana ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan adanya fasilitas pengolahan nikel dan industri turunan, aktivitas ekonomi tidak lagi terpindah, melainkan berlangsung langsung di wilayah penghasil.

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PAD Kabupaten Halmahera Selatan mengalami lonjakan signifikan antara tahun 2020 dan 2025. Pada tahun 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp 75,40 miliar. Tahun berikutnya, PAD meningkat menjadi Rp 85,43 miliar, naik Rp 10,03 miliar. Namun, pada tahun 2022, PAD menurun menjadi Rp 71,23 miliar, turun Rp 14,20 miliar dari tahun sebelumnya.

Perubahan drastis terjadi pada tahun 2023, ketika PAD melonjak menjadi Rp 180,92 miliar, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2022, dengan kenaikan Rp 109,69 miliar. Tahun 2024 terus menunjukkan tren positif dengan PAD sebesar Rp 231,66 miliar, naik Rp 50,74 miliar dari tahun 2023. Puncak capaian PAD pada periode ini tercapai pada tahun 2025, yaitu Rp 244,07 miliar, peningkatan Rp 12,41 miliar dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, PAD Halmahera Selatan tumbuh sebesar Rp 168,67 miliar, lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2020.

Provinsi Maluku Utara juga mencatat peningkatan PAD yang signifikan. Pada tahun 2020, PAD mencapai Rp 447,29 miliar. Tahun 2021 naik menjadi Rp 552,35 miliar, bertambah Rp 105,06 miliar. Tahun 2022 menunjukkan kenaikan tajam menjadi Rp 779,23 miliar, bertambah Rp 226,88 miliar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, PAD sedikit turun menjadi Rp 758,17 miliar, penurunan Rp 21,06 miliar. Tahun 2024 menandai lonjakan tertinggi, mencapai Rp 1 082,09 miliar, naik Rp 323,92 miliar dari tahun 2023. Namun, pada tahun 2025, PAD kembali menurun menjadi Rp 1 017,51 miliar, turun Rp 64,58 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Walaupun fluktuatif, PAD Maluku Utara tumbuh sebesar Rp 570,22 miliar antara tahun 2020 dan 2025, menunjukkan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2024, sementara penurunan terlihat pada tahun 2023 dan 2025. Peningkatan aktivitas industri juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja formal di Malut. Tingkat tenaga kerja formal berada di angka 34,37 % pada 2022, 33,92 % pada 2023, meningkat menjadi 35,24 % pada 2024, dan kembali naik menjadi 35,49 % pada 2025. Jumlah karyawan Harita Nickel yang berasal dari Malut mencapai 42,8 % pada 2024.

Harita Nickel menjalankan program Mechanic Talent Pool Program (MTPP), yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi. Melalui MTPP, perusahaan menyediakan pelatihan mekanik bagi tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan keterampilan dan peluang kerja di wilayah tersebut.

Selain itu, Harita Nickel berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Malut dalam program Soligi Zero Stunting di Pulau Obi. Program ini telah berjalan sejak 2022, memadukan intervensi gizi, edukasi kesehatan, dan penguatan pelayanan kesehatan masyarakat. Soligi Zero Stunting merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus dukungan terhadap upaya Pemprov Malut menekan angka stunting.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Kami percaya, kesehatan anak adalah fondasi penting bagi masa depan yang lebih kuat dan sejahtera,” papar Community Development Manager Harita Nickel Broto Suwarso, dikutip, Sabtu (16 Mei 2026).

Para pejabat daerah mengapresiasi kontribusi PT Harita Group. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halmahera Selatan, Nasyir J. Koda, menyatakan: “Pemerintah daerah tentu memberikan apresiasi kepada PT Harita Group yang konsisten dan patuh dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.” Menurutnya, kepatuhan perusahaan menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola investasi yang sehat. “Kontribusi ini sangat nyata. Dari target Rp 8 miliar, sampai triwulan II tahun 2026 sudah mencapai Rp 20 miliar. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan investasi dapat memberi nilai tambah yang besar bagi daerah,” tambah Nasyir.

Di bidang pengentasan kemiskinan, Novrizal Tahar, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menilai Harita Nickel berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ia menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Harita Nickel tidak sekadar bantuan, melainkan berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan berkelanjutan. “Apa yang dilakukan Harita Nickel di Pulau Obi patut diapresiasi. Programnya bukan sekadar simbolik, tapi betul-betul meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini contoh nyata bagaimana CSR dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal,” ujar Novrizal.

Harita Nickel turut membangun infrastruktur dasar di sekitar wilayah operasionalnya, termasuk sistem air bersih, jaringan listrik, dan perumahan layak huni bagi masyarakat lokal. Pendekatan ini memperkuat fondasi sosial‑ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Perkembangan PAD, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi CSR menunjukkan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah memberi ruang bagi pemerintah untuk memperluas layanan publik, sementara investasi perusahaan menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dapat menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.