Jawa Barat Larang Kendaraan Pribadi Pelajar, Efisiensi Energi

Agus P. · 2 min baca · 2 bulan lalu · 55 dibaca

Jawa Barat Larang Kendaraan Pribadi Pelajar, Efisiensi Energi

Gambar atau konten salah?

Krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah kini merambah sektor pendidikan. Di Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat memaksa satuan pendidikan untuk menghemat energi secara menyeluruh. Salah satu langkah yang ditekankan adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan kebijakan ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Pelajar yang membawa kendaraan dianggap turut menyumbang konsumsi energi.

"Sesuai edaran Pak Gubernur, kami mengarahkan anak-anak (pelajar) untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Kami dorong mereka memanfaatkan fasilitas transportasi umum," kata Purwanto, Selasa (30/3/2026).

Tak berhenti di sektor transportasi, efisiensi juga menyasar penggunaan energi listrik di lingkungan sekolah. Purwanto meminta seluruh satuan pendidikan mulai mengubah kebiasaan dalam penggunaan perangkat elektronik sehari-hari seperti AC. 'Sekolah harus menggunakan energi secukupnya. Kami membiasakan di kantor, AC tidak perlu menyala terus-menerus. Ini memerlukan kesadaran bersama,' ujarnya.

Instruksi ini mencakup hal-hal sederhana namun berdampak, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan hingga membatasi penggunaan pendingin ruangan. Kebiasaan kecil ini diharapkan bisa menjadi budaya baru di lingkungan pendidikan.

Purwanto menekankan, keberhasilan efisiensi energi tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan formal atau instruksi kepada ASN semata. Perubahan harus melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. 'Jika semua merasa efisiensi energi ini penting, maka harus menjadi komitmen bersama. Masyarakat, ASN, dan semua pihak harus terlibat, tidak cukup hanya ASN saja,' tuturnya.

Di tengah krisis energi global, langkah-langkah sederhana seperti melarang kendaraan pribadi pelajar dan mematikan AC saat tidak perlu dapat mengurangi konsumsi energi di sekolah. Kebijakan ini menuntut partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.