Kemenkeu Usulkan Pagu Anggaran 2027 Rp 49,80 Triliun

Senin, 15 Juni 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif Kemenkeu untuk tahun anggaran 2027. Pagu yang diajukan mencapai Rp 49,80 triliun, yang setara dengan pagu tahun ini setelah penyesuaian efisiensi.

"Kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 49,80 triliun," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Anggaran tersebut sudah mencakup biaya untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah lingkup Kemenkeu. Bila BLU tidak dimasukkan, pagu indikatif murni Kemenkeu untuk 2027 menjadi Rp 39,42 triliun.

Usulan pagu Kemenkeu 2027 terbagi menjadi tiga fungsi utama: pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan. Anggaran fungsi pelayanan umum mencapai Rp 45,52 triliun, fungsi ekonomi Rp 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,99 triliun. Dana ini difokuskan melalui lima program yang mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan kegiatan strategis.

Program pertama, yang berfokus pada kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, dialokasikan Rp 36,33 miliar. Anggaran ini dibagi ke enam unit eselon I: Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Kegiatan utama meliputi pendanaan pendidikan dasar untuk 514 Sekolah Rakyat, perumusan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang prudent, rekomendasi kebijakan atas dampak ekspor sektor strategis, serta pengembangan grand design ekosistem profesi penunjang sektor keuangan.

Program kedua mengelola penerimaan negara dengan kebutuhan anggaran Rp 1,62 triliun. Empat unit eselon I terlibat: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJBC, DJA, dan Lembaga National Single Window (LNSW). Kegiatan meliputi patroli laut terkoordinasi untuk pemberantasan penyelundupan, joint task force on illegal goods untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba, perumusan rekomendasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, serta promosi ekspor UMKM.

Program ketiga menargetkan pengelolaan belanja negara dengan anggaran Rp 14,12 miliar, melibatkan dua unit eselon I: DJA dan DJPK. Keempat kegiatan utama adalah Bimtek BUMDes dan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Program keempat berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, dengan kebutuhan anggaran Rp 194,68 miliar bagi tiga unit eselon I: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan DJPPR. Kegiatan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan negara, penjaminan pemerintah di sektor energi terbarukan, dukungan penjaminan cadangan pangan, dan fasilitasi pemberdayaan UMKM untuk inklusi keuangan.

Program kelima, yang paling banyak memerlukan dana, memiliki kebutuhan anggaran Rp 47,93 triliun dan diampu oleh seluruh unit eselon I. Kegiatan utama mencakup pendanaan penyaluran selisih harga biodiesel 50 (B50), pengembangan Sistem Informasi Nasional Sumber Daya (SINSW), pendanaan bagi usaha mikro melalui pembiayaan UMi, serta pengelolaan dan penyaluran beasiswa LPDP.

Usulan pagu Kemenkeu 2027 menegaskan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan antara peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi, dan investasi pendidikan. Dengan alokasi dana yang terstruktur, kementerian berupaya memastikan bahwa setiap unit eselon I dapat mengimplementasikan programnya sesuai prioritas nasional, sambil menjaga efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran.