Kemkomdigi Dorong Infrastruktur Sharing untuk Efisiensi WFH

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai bahwa skema pemanfaatan infrastruktur bersama, atau *infrastructure sharing*, dapat membantu efisiensi energi sekaligus menjaga kesehatan industri telekomunikasi nasional ketika kebijakan kerja dari rumah (WFH) diterapkan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, mengingatkan bahwa pola kolaborasi tersebut sudah pernah dipakai selama pandemi COVID‑19 di Indonesia dan terbukti membuat industri telekomunikasi beradaptasi dengan baik terhadap perubahan pola aktivitas masyarakat.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” kata Wayan pada Selasa, 31 Maret 2026.

Untuk mendukung kebijakan WFH, Kemkomdigi akan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan industri telekomunikasi. Pihak yang dilibatkan mencakup operator seluler, penyelenggara jasa internet (PJI), hingga penyelenggara jaringan serat optik. Melalui kerja sama ini, penguatan konektivitas akan difokuskan pada wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas digital selama WFH, terutama di kawasan permukiman penduduk.

Selain menjalin koordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, Kemkomdigi juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan fasilitas yang mendukung keandalan infrastruktur digital nasional dapat berjalan optimal. Koordinasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi dan gorong‑gorong jaringan (ducting), maupun infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik serta Base Transceiver Station (BTS) seluler.

“Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” tambah Wayan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret, mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah sebagai langkah antisipasi terhadap dampak krisis global.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kebijakan dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini direncanakan wajib diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sementara bagi sektor swasta bersifat imbauan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan kebijakan nasional WFH untuk efisiensi energi kemungkinan akan diumumkan secara resmi pada Selasa, 31 Maret. “Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito saat ditanyakan perihal progres kebijakan itu.

Dengan skema ini, pemerintah berharap dapat mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan efisiensi energi sambil menjaga layanan telekomunikasi tetap terjangkau.