Khofifah Larang Pejabat Jatim Mengeluh Anggaran

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, baru saja melakukan perombakan jabatan untuk pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia memberikan sejumlah arahan penting kepada para pejabat yang baru dilantik.

Salah satu pesan utama yang disampaikan Khofifah adalah soal pentingnya menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Ia meminta para pejabat Eselon II untuk bisa membangun kerja sama yang solid, baik secara vertikal maupun horizontal.

"Kita harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder baik itu vertikal dengan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota. Jaga hubungan horizontal di mana kita harus sinergi dengan jajaran Forkopimda hingga perguruan tinggi di dalamnya," kata Khofifah di Surabaya, Rabu (15 Juli 2026).

Ia juga menambahkan, "Jaga hubungan juga dengan pelaku usaha, saya minta tolong teman-teman Eselon II untuk terus membangun jejaring, sinergi, kolaborasi, kerja sama dalam dan luar negeri."

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan, Khofifah melarang para pejabatnya untuk mengeluh. Ia justru mendorong mereka untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau bahasa dari Pak Wagub Emil itu melarang menyampaikan dana kita berkurang, tapi dilakukan penyesuaian. Seluruh kepala dinas, UPT, BLUD kita lakukan penyesuaian, proses penyesuaian anggarannya, tetapi output-nya tidak boleh berkurang," tegasnya.

Ia melanjutkan, "Oleh karena itu kita melakukan beberapa kali creative financing, di titik-titik mana kita bisa men-create tambahan-tambahan PAD."

Menurut Khofifah, kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia meminta semua pihak untuk terus membangun jaringan dan memperkuat sinergi.

"Bangun jaringan, perkuat sinergi, dan ciptakan kolaborasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Khofifah juga mengingatkan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, kualitas kinerja perangkat daerah tidak boleh turun. Efisiensi anggaran, kata dia, tidak boleh mengurangi target output, outcome, atau manfaat yang diterima masyarakat.

Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus mengembangkan skema creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Tujuannya jelas: layanan publik tetap berkualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran yang terbatas.

"Kita harus semakin kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi hasil yang dirasakan masyarakat. Justru inovasi dan kreativitas harus semakin diperkuat," pungkasnya.

Khofifah menekankan bahwa tantangan anggaran justru bisa menjadi pendorong inovasi. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan di Jawa Timur tetap bisa berjalan efektif meskipun ada keterbatasan dana. Kuncinya ada pada kerja sama lintas sektor dan kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan baru.