Kochi Tawarkan Subsidi 20.000 Yen bagi Pasangan Online

Di Jepang, pernikahan dan kelahiran anak sedang mengalami krisis. Banyak pasangan muda menunda atau bahkan menolak untuk menikah, sementara angka kelahiran terus menurun.

Di Prefektur Kochi, pemerintah setempat mencoba cara baru: memberi insentif keuangan kepada lajang berusia 20‑39 tahun yang menggunakan aplikasi kencan. Penduduk dapat menerima 20.000 yen (sekitar Rp 2,1 juta) untuk menutupi sebagian besar biaya aplikasi pencari jodoh yang disetujui, termasuk Tapple. Nilai ini hampir setara dengan biaya keanggotaan tahunan situs tersebut.

“Harga rata-rata untuk biaya keanggotaan tahunan sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biayanya,” kata seorang pejabat.

Prefektur Miyazaki juga meluncurkan program serupa, namun dengan subsidi lebih kecil, yakni 10.000 yen. Kedua daerah menargetkan peningkatan jumlah pasangan yang bertemu secara online.

Reaksi publik beragam. Beberapa orang menyambut baik, sementara yang lain menganggap masalah lebih mendasar: tekanan finansial, jam kerja panjang, dan biaya membesarkan anak membuat hubungan dan pernikahan sulit.

Penggunaan aplikasi kencan memang sudah menjadi cara umum bagi anak muda Jepang untuk menemukan pasangan. Survei pemerintah tahun 2024 menunjukkan sekitar satu dari empat orang yang sudah menikah di bawah usia 39 tahun bertemu dengan pasangannya secara online, lebih banyak dibanding pertemuan melalui pekerjaan atau sekolah.

Masalah populasi semakin memprihatinkan, terutama di daerah pedesaan seperti Kochi, di mana banyak anak muda pindah ke kota. Pada tahun 2024, Jepang mencatat hampir satu juta lebih banyak kematian daripada kelahiran. Data Kementerian Urusan Dalam Negeri menunjukkan hanya 686.061 kelahiran, angka terendah sejak 1899, dan 1,59 juta kematian. Bank Dunia menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia, hanya dikalahkan Monako.

Otoritas Jepang telah mencoba berbagai strategi untuk meningkatkan angka kelahiran. Langkah-langkah tersebut meliputi memperluas fasilitas penitipan anak, subsidi perumahan, dan bahkan meluncurkan aplikasi kencan yang dikelola pemerintah. Pemerintah Tokyo tahun lalu menguji coba sistem kerja empat hari seminggu bagi pegawai, dengan harapan mereka lebih terdorong untuk berkeluarga.

Inisiatif di Kochi masih dalam tahap awal. Para pengguna akan disurvei di kemudian hari untuk menilai apakah subsidi tersebut berhasil mendorong lebih banyak pernikahan dan kelahiran. Keberhasilan skema ini masih belum jelas, namun upaya pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menghadapi krisis demografis yang semakin intens.