Kontroversi Penilaian LCC Kalbar: Juri Berbeda Nilai

Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada 09 Mei 2026. Acara ini segera menjadi viral di media sosial karena keputusan juri yang memberikan nilai berbeda pada dua peserta yang menjawab pertanyaan yang sama.

Di sesi rebutan, juri menilai jawaban peserta berdasarkan artikulasi, yakni cara penyampaian jawaban. Grup C dari SMAN 1 Pontianak mengajukan jawaban tentang proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menekan bel terlebih dahulu sebelum berbicara.

Jawaban Grup C berbunyi: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata perwakilan Grup C. Juri memberi nilai -5 karena dianggap tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.

Berbeda dengan itu, Grup B dari SMAN 1 Sambas menyampaikan jawaban yang identik. "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar perwakilan Grup B. Juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita Widya Budi, menilai jawaban tersebut lengkap dan memberi nilai +10.

Dyastasita menjelaskan bahwa jawaban Grup C tidak mencakup DPD secara eksplisit. Ia berkata: "Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," lalu menambahkan: "Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," sambil menegaskan keputusan juri tetap.

Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, menyoroti pentingnya artikulasi. Ia menyatakan: "Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," ujar Indri.

Reaksi dari pimpinan MPR RI datang dari Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI. Ia mengirimkan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Akbar menekankan pentingnya juri bersikap objektif dan responsif terhadap keberatan peserta. Ia menulis: "Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," pada Senin 11 Mei 2026. Akbar juga menyoroti kelalaian panitia dan juri, termasuk dalam tata suara dan mekanisme keberatan.

Di tingkat daerah, Harisson Azroi, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, menegaskan perlunya perekam digital yang memadai. Ia mengatakan: "Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama pada saat ada protes atau pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi," pada Senin 11 Mei 2026. Harisson menilai rekaman audio atau video dapat menjadi dasar saat muncul keberatan, sehingga proses evaluasi menjadi lebih transparan.

Masalah teknis juga diangkat oleh Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar. Ia melaporkan gangguan pada speaker yang mengarah ke juri. Ia berkata: "Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas," pada Senin 11 Mei 2026. Faisal menyatakan gangguan tersebut menjadi salah satu penyebab perbedaan penilaian.

Disdikbud Kalbar juga mengambil langkah. Faisal memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping LCC untuk membahas masalah ini. Ia menegaskan: "Kami sudah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping terkait persoalan ini," pada Senin 11 Mei 2026. Faisal mengajak semua pihak mengikuti prosedur resmi dan menyarankan sekolah mengajukan peninjauan ulang kepada panitia. Ia menekankan bahwa LCC 4 Pilar merupakan agenda nasional yang dilaksanakan langsung oleh MPR RI, sehingga mekanisme penyelesaian keberatan ada di tangan penyelenggara.

Secara keseluruhan, insiden ini menyoroti pentingnya prosedur penilaian yang jelas, penggunaan teknologi rekaman, dan respons cepat terhadap keberatan peserta. Perdebatan di media sosial menunjukkan bahwa publik menuntut transparansi dan keadilan dalam kompetisi. LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat menjadi contoh bagaimana permasalahan kecil dapat memicu diskusi luas tentang integritas dan tata kelola acara kompetisi di tingkat provinsi.