MSCI Jeda Indeks, OJK Tindak Lanjut Revisi Transparansi Pasar

Pasar saham Indonesia kini berada di bawah tekanan turun, menunggu dua faktor utama untuk memicu pembalikan. Yang pertama adalah kapan konflik antara AS dan Israel dengan Iran akan berakhir, dan yang kedua adalah agenda reformasi pasar modal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyedia indeks global.

Pada akhir Januari 2026, Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara (interim freeze) rebalancing seluruh indeks saham Indonesia. Dengan keputusan ini, MSCI tidak akan menambahkan saham baru, tidak akan menaikkan Foreign Inclusion Factor (FIF), dan tidak akan memindahkan saham dari segmen Small Cap ke Standard Index. Akibatnya, semua perubahan indeks ditangguhkan hingga rebalancing pada 1 Februari 2026. Penangguhan ini mencakup pembatalan penambahan saham baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI) dan penundaan perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard Index.

MSCI menyoroti masalah transparansi data free float di pasar modal Indonesia. Data kepemilikan saham masih kurang jelas, ada kekhawatiran tentang konsentrasi kepemilikan tinggi, dan potensi trading terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar. Kondisi ini membuat pelaku pasar panik, karena MSCI mengancam bahwa bila transparansi pasar tidak menunjukkan perbaikan signifikan hingga 1 Mei 2026, mereka akan meninjau kembali aksesibilitas pasar Indonesia.

MSCI menyajikan dua opsi yang mungkin diambil: pertama, menurunkan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets; kedua, menurunkan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Market. Kedua opsi tersebut dapat memicu arus keluar modal dari investor asing, khususnya pengelola dana berbasis indeks. Passive fund telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, sehingga perubahan bobot atau klasifikasi pasar dapat berdampak signifikan.

FTSE Russell, penyedia indeks global lainnya, juga memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia pada 1 Maret 2026. Perusahaan ini menunggu reformasi perhitungan saham beredar di publik (free float) yang sedang dilakukan oleh Otoritas Pasar Modal Indonesia.

Setelah pembekuan interim oleh MSCI dan FTSE Russell, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) segera mengeluarkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Empat di antaranya dirancang untuk memenuhi permintaan Global Indeks Providers, dan pada 2 April 2026 semua sudah berhasil dipenuhi. Langkah cepat ini membawa kelas bursa Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia.

Berikut adalah empat aksi utama yang diambil:

• Pengungkapan kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik secara bulanan untuk setiap emiten. Langkah ini memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan sejalan dengan regulasi bursa global yang mengharuskan pengungkapan pemegang saham di bawah 5%. Beberapa negara di Eropa dan Jepang mengatur pengungkapan di atas 3%, India di atas 1%, dan Thailand bahkan di atas 0,5%. Dengan ambang 1%, Indonesia menjadi salah satu yang paling terbuka, setara dengan India.
• Peningkatan granularity klasifikasi investor dari 9 kategori menjadi 39 kategori. Ini meningkatkan transparansi karakteristik dan niat kepemilikan investor, penting untuk penghitungan real free float. Di India, kategori investor dibagi menjadi 29, sedangkan di Indonesia kini mencapai 39.
• Implementasi Pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai mekanisme peringatan dini bagi investor terkait konsentrasi kepemilikan saham emiten. Saham dengan konsentrasi tinggi dimiliki oleh sekelompok kecil pihak, sehingga likuiditasnya terbatas dan dapat memudahkan manipulasi harga. Global Index Provider mempertimbangkan HSC sebagai alat asesmen konstituen indeks sejak 1 Januari 2016. Saham dengan HSC tinggi berpotensi dikeluarkan dari indeks MSCI dan FTSE, dan tidak dapat masuk dalam 12 bulan ke depan. Praktik HSC telah diterapkan di pasar modal Hong Kong.
• Peningkatan batas minimum Free Float dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan ini dilakukan secara bertahap dan diharapkan dapat mendorong likuiditas serta pendalaman pasar. Kenaikan Free Float disertai penajaman definisi free float yang terintegrasi dengan data granularity, sehingga tercipta real free float. Kebijakan free float Indonesia kini setara dengan SET Thailand dan lebih tinggi dibandingkan SGX Singapura, PSE Filipina, dan LSE Inggris.

Selain itu, OJK menyediakan data pemilik manfaat pemegang saham emiten di atas 10%. Data ini tidak dipublikasikan secara umum, namun tersedia bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan permintaan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bursa. Tersedianya data ini juga merupakan bentuk transparansi pasar saham Indonesia.

Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari reformasi. Sepanjang tahun 2026, sanksi administratif atas tindak pidana di bidang pasar modal terkait manipulasi pasar mencapai Rp 29,30 miliar untuk 11 pihak. Langkah ini diharapkan meningkatkan praktik pasar modal yang lebih baik di masa depan dan memberikan efek jera bagi pihak terkait maupun pihak lain yang mungkin melakukan praktik serupa.

Langkah-langkah OJK dan SRO membawa bursa Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan. High Shareholding Concentration (HSC) hanya dilakukan di bursa HKEx (Hong Kong), sementara penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% serta granularity klasifikasi investor yang sangat detail hanya dilakukan di bursa India. Indonesia menerapkan kedua hal tersebut bersamaan, menjadikannya salah satu bursa saham paling transparan di dunia.

Keberhasilan seluruh program peningkatan transparansi, integritas, dan kredibilitas informasi kepemilikan saham dicapai dalam waktu singkat, hanya dua bulan. Kecepatan ini menunjukkan komitmen nyata atas reformasi struktural di Pasar Modal yang dilakukan oleh OJK dan SRO.

Langkah-langkah tersebut seharusnya sudah memenuhi standar praktik bursa global dan bahkan lebih baik dari sebagian besar bursa global. Dengan demikian, investor pasar saham Indonesia dapat tenang karena peluang Indonesia diturunkan ke Frontier Market menjadi sangat kecil atau bahkan tidak mungkin terjadi.

Penurunan bobot Indonesia mungkin terjadi karena ada satu saham di Indeks FTSE dan dua saham di indeks MSCI global yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) yang dikeluarkan BEI pada 2 April 2026. Saham-saham tersebut sangat mungkin dikeluarkan dari indeks global, yang dapat menyebabkan penurunan bobot. Namun, penurunan bobot dapat dihindari jika ada saham lain yang masuk menggantikan.

Peluang pergantian saham sangat besar, karena sebelum interim freeze sudah ada beberapa saham yang berpotensi masuk ke Indeks global baik MSCI maupun FTSE. India pernah menghadapi situasi serupa pada 1 Januari 2010, di mana ada kekhawatiran tentang dominasi pemegang saham pengendali, keterbatasan saham beredar, dan ketergantungan pasar pada arus modal jangka pendek.

Otoritas India merespons dengan kebijakan, salah satunya menaikkan free float. Reformasi yang dilakukan India sejak 1 Januari 2010 membuat India berhasil menarik arus modal asing sekitar US$1,25 triliun, membangun salah satu basis investor ritel terbesar di dunia, dan mengukuhkan posisinya sebagai pasar dengan alokasi inti dalam portofolio emerging market global. India kini menjadi favorit investor emerging market berkat reli saham, rekor penawaran umum perdana (IPO), dan basis investor ritel yang besar.

Delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang dilakukan OJK dan SRO juga dapat membawa posisi Indonesia setara dengan India di masa depan.

Hans Kwee, praktisi pasar modal dan dosen Magister Trisakti, menonton video "Video Hasil Pertemuan OJK-BEI dengan MSCI" yang berdurasi 20 detik. Video tersebut menampilkan hasil diskusi antara OJK, BEI, dan MSCI mengenai langkah-langkah reformasi dan transparansi pasar modal Indonesia.

Reformasi yang cepat dan komprehensif ini menandai langkah signifikan bagi Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan investor. Dengan transparansi yang lebih baik, struktur kepemilikan yang jelas, dan penegakan hukum yang kuat, pasar modal Indonesia kini berada di jalur yang lebih stabil dan menarik bagi investor global.